PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sidang Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 baru akan digelar hari ini. Legislatif mengingatkan agar seluruh program dalam dokumen anggaran direalisasikan dan berdampak bagi masyarakat.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah naik Rp 63,829 miliar atau 3,46 persen dari Rp 1,846 triliun menjadi Rp 1,910 triliun. Sedangkan belanja turun Rp 21,300 miliar atau 1,05 persen dari Rp 2,022 triliun menjadi Rp 2,001 triliun.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, pengawasan diperlukan karena waktu pelaksanaan anggaran terbatas. Dia akan mencermati realisasi belanja di masing-masing OPD, terutama program yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
"Nanti kami awasi melalui dinas-dinas mitra di masing-masing komisi. Pelaksanaannya harus tetap semaksimal mungkin," ucap Ali.
Selain realisasi belanja, legislatif juga akan menyoroti pencapaian pendapatan daerah. Legislator dari partai berlambang Kakbah itu menyatakan, target dalam perubahan APBD harus diikuti langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber PAD.
"Terkait apa yang disampaikan KPK, tetap kami taati itu. Jadi, apa yang KPK larang, kami ingatkan untuk tidak digelar. Aspirasi siapa pun, bupati atau saya sebagai anggota DPRD," tegasnya.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman optimistis seluruh kegiatan dalam perubahan APBD tetap terealisasi meski waktu pelaksanaan tersisa kurang dari dua bulan. Menurutnya, sisa waktu tersebut masih dapat dioptimalkan setelah perubahan APBD ditetapkan.
"Kami perketat pengawasan melalui verval, setiap OPD kami mintai paparannya. Kami juga akan melakukan pengawasan melalui TPAD," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Bashiri