PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana belanja pemeliharaan jalan dalam Perubahan APBD 2026 mendapat sorotan dari Fraksi Demokrat.
Anggaran tersebut turun lebih dari 51 persen dibandingkan pagu awal. Padahal, sejumlah ruas jalan kabupaten banyak yang rusak.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan Tabri menyebut, perencanaan yang diajukan eksekutif pada Perubahan APBD 2026 banyak mengalami penurunan.
Anggaran pemeliharaan jalan yang semula mencapai sekitar Rp 4,03 miliar turun menjadi Rp 1,94 miliar.
Baca Juga: Bikin Sendiri di Rumah, Resep Coin Biskuit dengan Bahan Sederhana yang Cocok Toples Lebaran
”Berkurang Rp 2,09 miliar. Nah, ini yang kemudian kami perlu pertanyakan, penurunan belanja pemeliharaan jalan,” ungkap Tabri.
Legislatif menilai pengurangan tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi jalan yang membutuhkan peningkatan.
Kerusakan disebut semakin terlihat pada sejumlah ruas, terlebih saat kondisi cuaca membuat permukaan jalan lebih cepat mengalami kerusakan.
”Di sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisitnya turun banyak, di angka 85 miliar. Tapi ada yang janggal, perlu kami sampaikan, terkait pemeliharan jalan ini,” ujarnya.
Anggota Komisi II itu juga menyoroti kerusakan sejumlah ruas di kecamatan yang mengganggu akses dan perekonomian warga.
Dia menyebut, Desa Kodik, Kecamatan Proppo, terisolasi. Desa Samiran juga terancam mengalami kondisi serupa akibat kerusakan jalan kabupaten.
”Ini perlu menjadi perhatian. Kami melihat dari sisi pemeliharaan jalannya justru berkurang,” tegasnya.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan pengurangan tersebut harus dilihat secara proporsional.
Baca Juga: Sungai Ke' Lesap, Pesona Air Jernih di Tengah Rindangnya Pepohonan di Bangkalan
Salah satunya dengan mengacu pada struktur anggaran, prioritas pembangunan, hingga kemampuan keuangan daerah.
”Tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan,” tegasnya.
Di samping itu, mantan anggota DPR RI itu juga menyebut pengurangan tersebut tidak berkaitan dengan maraknya swadaya yang dilakukan masyarakat.
Namun, murni karena adanya pergeseran yang bersifat prioritas, salah satunya peningkatan jalan melalui perbaikan.
”Jadi, pengurangan bukan karena masyarakat sudah melakukan swadaya. Bukan seperti itu, anggarannya dialihkan untuk kebutuhan lain yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia