PAMEKASAN, RadarMadura.id – Proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perubahan APBD 2026 terus dikebut.
Pemkab Pamekasan telah memberikan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (22/9).
Jawaban tersebut menanggapi catatan legislatif terkait kebijakan anggaran dan program prioritas.
Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto menyebut masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan perubahan APBD.
Menurutnya, penyusunan anggaran tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta perubahan RKPD 2026 yang merupakan penjabaran RPJMD 2025–2029.
”Perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” ungkap Wabup Sukri.
Selain itu, anggaran diarahkan untuk menampung program prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD 2026. Termasuk mengakomodir kegiatan yang perlu diperkuat berdasarkan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.
Sukri mengutarakan, tidak seluruh masukan fraksi dapat diakomodasi secara penuh karena kondisi fiskal daerah.
Pemkab bersama DPRD akan menyesuaikan prioritas dengan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan tahun berjalan.
”Meskipun tidak berjalan 100 persen, akan tetapi kita usahakan semaksimal mungkin,” tegas mantan Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar itu.
Menurutnya sektor infrastruktur dan kesehatan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran.
Infrastruktur yang dinilai mendesak mencakup jalan desa, jalan poros kabupaten, hingga jembatan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
”Yang perlu diprioritaskan, terutama yang genting, insyaallah kami prioritaskan. Artinya, kami bersama-sama dengan legislatif terus berjuang dan berkomitmen,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail menyebut, pembahasan Perubahan APBD 2026 terus dikebut.
Selanjutnya dibahas melalui rapat komisi bersama OPD mitra. Masukan fraksi akan dibahas Banggar bersama TAPD, termasuk perubahan alokasi dan prioritas anggaran.
”Harus didok akhir bulan ini sesuai peraturan menteri dalam negeri,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Bashiri