PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana pembangunan 12 ruas jalan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2026 belum terealisasi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari DPRD Pamekasan.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi meminta dinas teknis mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
Itu dinilai penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejak awal, badan legislatif telah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menunda pekerjaan.
Namun, sejumlah proyek belum menunjukkan perkembangan berarti.
”Kami terus menekan dinas teknis, terutama dinas PUPR dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Perubahan harga satuan barang menjadi salah satu kendala.
Penyesuaian itu terjadi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Akibatnya, rencana anggaran biaya (RAB) sejumlah paket pekerjaan harus disesuaikan.
Kondisi tersebut membuat beberapa kegiatan OPD teknis belum bisa dijalankan.
Fauzi berharap proses pengadaan segera dituntaskan. Keterlambatan proyek membuat manfaat pembangunan ikut tertunda bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan membenarkan proyek belum masuk tahap pengerjaan fisik.
Saat ini prosesnya masih berada pada tahap persiapan pengadaan.
”(Proyek jalan, Red) masih dalam tahap persiapan pengadaan. Secepatnya akan digarap,” kata Tri.
Dinas PUPR memastikan proyek akan dikerjakan setelah seluruh tahapan pengadaan selesai.
Namun, percepatan tetap diperlukan agar pembangunan tidak kembali tertunda. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia