PAMEKASAN, RadarMadura.id – Polemik yang menyeret Kepala SDN Jambringin 2 Didik Prasetiyo mendapat perhatian DPRD Pamekasan. Dewan meminta dugaan penganggaran uang keamanan di sekolah tersebut ditelusuri.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Romli mengatakan dugaan tersebut perlu dikonfirmasi kepada para pihak. Apabila nantinya ditemukan anggaran keamanan telah dianggarkan tetapi keberadaannya tidak jelas, persoalan tersebut harus diproses.
"Itu perlu ditelusuri. Nanti kami juga konfirmasi ke bawah. Kalau memang sudah dianggarkan, cuma tidak ada, ini harus diproses," ucap Saedy.
Ketua Fraksi Gelora Perjuangan itu juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana SDN Jambringin 2. Fasilitas sanitasi yang tidak terawat memang membutuhkan perhatian serius.
"Meskipun pada kenyataannya alokasi anggaran yang disiapkan pemkab belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan," imbuhnya.
Dijelaskan, kerusakan fasilitas sekolah tidak boleh diabaikan. Sebab, berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan proses belajar-mengajar. Karena itu, persoalan tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Besok (hari ini, Red) kami ada agenda dengan TAPD. Hal ini akan kita bawa agar menjadi perhatian lebih serius dari teman-teman anggaran pemerintah daerah," janjinya.
Dia berharap evaluasi terhadap persoalan di SDN Jambringin 2 dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi di sekolah lain.
Pada Senin (14/9), sejumlah wali murid dan guru SDN Jambringin 2, Kecamatan Proppo, mendesak Didik Prasetiyo dimutasi. Sebab, Didik dinilai tidak profesional dalam mengelola keuangan sekolah.
Kabid Tenaga Kependidikan (Tendik) Dispendikbud Pamekasan Fadlillah menyebut berbagai persoalan yang disampaikan wali murid masih sebatas dugaan. "Disdik sudah memeriksa dan memintai keterangan kepala sekolah," sebutnya.
Fadlillah menyebut Didik membantah seluruh dugaan yang disampaikan wali murid, termasuk tudingan tidak profesional dalam pengelolaan keuangan sekolah.
"Belum ada titik temu karena masing-masing pihak memiliki keyakinan yang berbeda. Tapi kami akan memutasi yang bersangkutan ke lembaga lain demi kondusivitas sekolah," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Bashiri