PAMEKASAN, RadarMadura.id – Gairah membaca masyarakat Pamekasan tengah menghadapi tantangan serius.
Tingkat kegemaran membaca (TKM) yang sebelumnya disebut tingkat gemar membaca (TGM) merosot cukup tajam sepanjang 2025.
Berdasarkan hasil pengukuran, skor TKM Pamekasan pada 2025 hanya mencapai 55,96 poin.
Angka tersebut turun 6,24 poin dibandingkan capaian 2024 yang berada di angka 62,2 poin.
Baca Juga: Tipis Cuma 12,95 mm, Advan Air Neo Bawa Intel Wildcat Lake dan Kemampuan AI hingga 38 TOPS
Penurunan itu turut mengerek Pamekasan ke posisi lebih rendah dalam pemeringkatan TKM se-Jawa Timur.
Jika pada 2024 berada di peringkat ke-30, pada 2025 Pamekasan merosot ke posisi ke-35 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.
Artinya, Pamekasan kini masuk dalam empat daerah dengan tingkat kegemaran membaca terendah di Jawa Timur.
Kondisi serupa terlihat dalam peta literasi di Madura. Pada 2024, Pamekasan masih berada di urutan ketiga.
Namun, setahun kemudian posisinya terperosok menjadi daerah dengan TKM terendah di Pulau Garam.
Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Pamekasan Kusairi meminta hasil tersebut dibaca secara proporsional.
Baca Juga: Tecno Megapad 2 dan SE 2 Resmi Dijual di RI, Harga Mulai Rp3,1 Juta Plus Bonus Keyboard Wireless
Sebab, pengukuran TKM pada 2025 mengalami perubahan metodologi yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
”Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya itu terdapat banyak perubahan. Bisa dikatakan diubah total oleh Perpustakaan Nasional,” katanya.
Menurut Kusairi, persoalan juga muncul dalam proses pengambilan sampel responden. Pada tahap awal, Pamekasan mendapat informasi kebutuhan sekitar 400 responden.
Namun, setelah dilakukan seleksi oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas), sebagian responden dinilai bias sehingga diperlukan tambahan sampel.
Persoalannya, ketika pihaknya hendak melakukan pengambilan sampel tambahan, tautan kuesioner yang disediakan sudah ditutup.
Kondisi itu, kata dia, berpotensi memengaruhi hasil akhir pengukuran karena jumlah sampel tidak memenuhi target, sementara jumlah pembagi dalam penghitungan tetap sama.
Baca Juga: Desain Kamera OPPO A7 Pro Bikin Salah Fokus, HP Android Ini Resmi Hadir dengan Gaya Mirip iPhone
”Sehingga itu akan berdampak terhadap hasil. Kami sifatnya hanya menyampaikan, ini link-nya silakan diisi. Kami tidak tahu masyarakat yang mengisi itu ada kendala, selesai terkirim atau tidak,” ujarnya.
Perubahan juga terjadi dalam penentuan titik sampel. Kusairi menyebut, pengukuran TKM sebelumnya dilakukan secara lebih terpusat dengan melibatkan perpustakaan provinsi dan konsultan dari Universitas Jember (Unej).
Mekanisme tersebut dinilai lebih mudah dipantau karena jumlah sampel dan proses penghitungan relatif lebih terukur.
Sementara pada 2025, pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh terhadap proses pengumpulan data.
”Pada 2025, sejumlah perubahan membuat pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh terhadap proses pengumpulan data,” tegasnya.
Kusairi mengakui, secara angka, capaian TKM Pamekasan memang masih tergolong rendah.
Namun, angka tersebut menurut dia tidak serta-merta menggambarkan rendahnya minat masyarakat terhadap aktivitas membaca.
Baca Juga: Pemred JPRM: Jangan Biarkan Gagasan Berhenti di Kepala, Bekali Mahasiswa FH UTM Menulis Opini
Terlebih, Dispusip Pamekasan pernah melakukan kajian yang menunjukkan tingkat minat baca masyarakat berada di kisaran 90 persen.
”Cuma yang dipakai oleh pusat adalah TKM-nya. Jadi, minat baca itu bagian dari TKM. Jadi orang melihat buku, senang membaca, dan itu memang relate dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pegiat Arsip Prosa Madura Fajri Andika menilai capaian TKM tidak semestinya berhenti sebagai angka statistik.
Data tersebut harus menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, kemajuan sebuah daerah tidak cukup hanya ditopang pembangunan fisik.
Penguatan literasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kualitas SDM.
”Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan SDM-nya. Sekarang perhatian pemerintah untuk itu minim. Bisa dilihat dari programnya, terkait literasi misalnya, dijadikan prioritas atau tidak,” tegasnya. (lil/han)
Editor : Hera Marylia