PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2025 di Kabupaten Pamekasan mencapai Rp 45,2 miliar.
Dana puluhan miliar rupiah tersebut belum tertuang dalam APBD murni 2026.
Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijadi tidak menampik bahwa silpa anggaran tersebut memang belum masuk dalam APBD murni 2026.
Alasannya, dokumen tersebut belum turun saat proses pengesahan berita acara (BA) perubahan DBHCHT 2025 bersama kementerian.
”Akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026. Telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026,” ujar Sri Puji Harijadi.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) direncanakan menerima alokasi dari dana tersebut.
Di antaranya dinas kesehatan (dinkes), RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo (Smart), RSUD Waru, satpol PP dan damkar.
Kemudian dinas sosial (dinsos), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah serta ketenagakerjaan (diskop UKM dan naker), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), serta dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP).
Namun, Sri Puji Harijadi tidak merinci besaran anggaran yang akan dikelola setiap OPD.
Dia menyebut, saat ini masih dalam proses pembahasan dan keputusan menunggu RKPD serta APBD Perubahan 2026 ditetapkan.
Menurutnya, program yang akan dibiayai cukup beragam. Misalnya, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembelian mobil pemadam kebakaran, pengadaan alat kesehatan, hingga pembelian ambulans dan sejumlah kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukan DBHCHT.
”Untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan, perencanaan lebih dimatangkan, pemantauan rutin bersama tim lebih intensif, serta melakukan identifikasi dini jika ada kegiatan yang terkendala pelaksanaannya,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail menekankan agar eksekutif segera menyelesaikan proses perubahan APBD 2026.
Dengan demikian, seluruh kegiatan yang bersumber dari silpa DBHCHT 2025 dapat direalisasikan secara maksimal.
”Sampai saat ini rancangan perubahan APBD 2026 belum masuk. Kami mendorong untuk segera dibahas sehingga tidak terjadi lagi silpa yang begitu besar,” pesannya. (lil/bil)