PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana pelebaran jalan menuju calon lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Desa Campor, Kecamatan Proppo, belum menemui kejelasan.
Pemerintah daerah belum memastikan kebutuhan anggaran maupun jadwal pelaksanaan peningkatan akses tersebut.
Padahal, akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penunjang pembangunan gedung permanen SR yang direkomendasikan pemerintah pusat.
Namun, hingga kini rencana pelebaran jalan masih sebatas koordinasi dan pembahasan teknis.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pamekasan Ika Yulia Rakhmawati mengatakan, pihaknya masih menghitung kebutuhan pelebaran serta penanganan akses menuju lokasi.
"Terkait rencana pelebaran jalan akses menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, saat ini masih dalam proses koordinasi dan pembahasan teknis, termasuk kebutuhan pelebaran serta penanganan akses jalannya," ungkapnya.
Selain teknis, persoalan anggaran juga menjadi pekerjaan rumah. Sebab, kebutuhan dana untuk pelebaran jalan tersebut belum tertuang dalam APBD Pamekasan 2026.
Menurut Ika, pemkab masih berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan bappeda untuk mencari sumber penganggaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui Perubahan APBD (P-APBD).
"Besaran anggaran juga masih menunggu hasil perhitungan teknis berdasarkan kebutuhan pelebaran, panjang ruas yang ditangani, serta kondisi lapangan. Jadi, untuk sementara belum bisa kami pastikan nominalnya," katanya.
Belum adanya kepastian anggaran dan jadwal pelaksanaan membuat rencana pelebaran akses menuju calon lokasi gedung permanen SR masih menggantung.
Ika memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan setelah seluruh kebutuhan teknis dan anggaran mendapat kepastian.
"Untuk pelaksanaannya, akan kami upayakan secepatnya setelah aspek teknis, penganggaran, dan administrasinya sudah clear," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mendorong agar program yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat dapat dialihkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur.
Salah satunya untuk menunjang program nasional pembangunan gedung SR.
"Sampai saat ini draf KUA-PPAS Perubahan belum masuk. Sementara deadline waktu sudah mepet. Makanya kami menekankan kepada eksekutif untuk segera dilakukan pembahasan," pesannya. (lil/han)
Editor : Amin Bashiri