PAMEKASAN, RadarMadura.id – Serapan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Pamekasan tergolong rendah.
Hingga Juni 2026, anggaran yang terserap baru mencapai 36,04 persen dari total pagu pokok 2026 sebesar Rp 59,4 miliar lebih (selengkapnya lihat grafis).
Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan mencatat serapan di bawah lima persen.
Di antaranya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas sosial (dinsos), dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) serta dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
Baca Juga: Menarik untuk Jangka Panjang? Lenovo IdeaPad Slim 3i Resmi Hadir di Indonesia, RAM Bisa 32 GB
Sementara itu, realisasi tertinggi tercatat di dinas kesehatan (dinkes), yakni mencapai 50 persen.
Disusul dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja (diskop UKM dan naker) sebesar 42,08 persen serta satuan polisi pamong praja (satpol PP) 27,26 persen.
Meski demikian, bagian perekonomian mengeklaim progres pelaksanaan kegiatan di lapangan jauh melampaui realisasi keuangan hingga Juni.
Berdasarkan pemantauan terbaru pada awal Agustus, realisasi fisik seluruh kegiatan yang bersumber dari DBHCHT disebut telah mencapai hampir 58 persen.
”Kalau realisasi fisik sudah melampaui. Data terbaru saat ini baru bisa kami berikan setelah rapat evaluasi,” ungkap Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijani.
Dia menjelaskan, tingginya persentase realisasi fisik terjadi karena sebagian program telah dikerjakan.
Namun, proses administrasi pencairan anggaran masih berlangsung.
Dengan demikian, serapan keuangan diperkirakan meningkat setelah proses pengajuan pencairan selesai.
Sri Puji Harijani mengaku terus melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT tahun berjalan.
Baca Juga: Puluhan Sepeda Motor Warga Pulau Kangean Terbakar di Atas Bukit Eteng
Salah satunya dengan menghimpun data realisasi keuangan dan fisik dari seluruh OPD pengampu.
Bagian perekonomian juga melaksanakan rapat evaluasi serapan anggaran serta pemantauan lapangan secara rutin bersama tim.
Pada Agustus, pemantauan dijadwalkan berlangsung Rabu–Jumat (26–28/8).
”Hasil penggunaan anggaran dan capaian pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan kepada instansi vertikal sebagai bagian dari mekanisme pengawasan penggunaan DBHCHT,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail menekankan agar seluruh kegiatan yang dibiayai DBHCHT direalisasikan secara optimal.
Menurutnya, rendahnya serapan hingga pertengahan tahun perlu menjadi perhatian dan evaluasi serius bagi setiap OPD pengampu.
Dengan begitu, pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun.
”Jangan sampai serapan rendah kemudian dikebut di akhir tahun. Apalagi nanti menjadi silpa. Pelaksanaan harus sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti