PAMEKASAN, RadarMadura.id – Postur awal APBD Pamekasan 2027 mulai terbentuk. Namun, angka dan program yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS masih bisa berubah saat pembahasan rancangan APBD 2027.
Legislatif bersama eksekutif telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dalam sidang paripurna, Rabu (19/8). Kesepakatan itu menjadi pijakan sebelum pembahasan rancangan APBD 2027 dimulai.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, KUA-PPAS merupakan rancangan umum dan plafon sementara. Karena itu, perubahan masih sangat mungkin terjadi saat pembahasan RAPBD.
”Detail program dan fokus anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam RAPBD 2027,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut dia, arah kebijakan anggaran 2027 tidak hanya mengacu pada visi-misi Bupati KH. Kholilurrahman dan Wabup Sukriyanto. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan prioritas nasional.
Salah satunya dukungan terhadap program Sekolah Rakyat. Pemkab perlu menyiapkan kebutuhan pendukung, termasuk lahan dan akses jalan menuju lokasi program tersebut.
Pria yang juga menjabat ketua Banggar itu menegaskan, perubahan komposisi anggaran bukan sesuatu yang tidak mungkin. Program maupun nominal dalam KUA-PPAS dapat disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan bersama.
”Kalau ada perubahan, tentu tidak sama dengan KUA-PPAS. Karena KUA-PPAS itu hanya platform sementara kebijakan umum APBD 2027,” jelasnya.
Meski demikian, dewan memastikan penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian. Ali mendorong agar belanja daerah diarahkan pada program yang tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap pembangunan masyarakat.
Kondisi fiskal daerah juga menjadi perhatian legislatif. Terlebih, Pamekasan masih menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Ali berharap ruang fiskal daerah kembali longgar. Dengan begitu, program prioritas pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
”Kalau dana efisiensi betul dikembalikan kepada masing-masing daerah, insyaallah akan normal lagi dan sebagian besar visi-misi bupati akan terwujud di tahun depan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengapresiasi kesepakatan KUA-PPAS tersebut. Menurut dia, tahapan itu penting sebelum RAPBD 2027 disusun dan dibahas lebih lanjut.
Kholilurrahman berharap APBD 2027 mampu menyentuh prioritas pembangunan sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Berbagai dinamika pelaksanaan anggaran juga harus diantisipasi dengan kebijakan dan strategi yang tepat.
”APBD Pamekasan tahun anggaran 2027 diharapkan dapat menyentuh prioritas pembangunan daerah,” tukas bupati yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan itu. (
Editor : Amin Basiri