PAMEKASAN, RadarMadura.id – Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan RI dinilai bukan sekadar perayaan rutin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memaknai momentum itu sebagai refleksi perjalanan bangsa dan memastikan kematangan bernegara yang berdampak positif bagi masyarakat.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyatakan, usia 81 tahun Kemerdekaan RI menandakan bangsa Indonesia telah melewati perjalanan panjang.
Selama lebih dari delapan dekade, masyarakat telah berulang kali memperingati proklamasi kemerdekaan dan belajar menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan.
Baca Juga: NIHONGO Partners Gelombang 24 Perkuat Pertukaran Bahasa dan Budaya Jepang-Indonesia di Jawa Timur
Itu harus berimbas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan.
Sebab, pembangunan akan sulit berjalan maksimal apabila masih terdapat perpecahan di tengah masyarakat.
”Insyaallah bangsa Indonesia sudah matang dalam berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat,” ungkap Bupati Kholil.
Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu menilai kematangan bangsa harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Persatuan dan kesatuan tidak hanya menjadi slogan setiap peringatan kemerdekaan.
Tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
Baginya, upaya memperkuat persatuan harus dimulai dari jajaran paling atas dan kemudian diteruskan hingga ke masyarakat.
Baca Juga: Momentum Perkuat Semangat Perjuangan, DPRD Sumenep dalam Peringatan Kemerdekaan RI Ke-81
Dengan kebersamaan tersebut, pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih luas.
”Kalau ini bisa, seratus persen berhasil. Maka, itulah yang paling membahagiakan para pahlawan kita,” tuturnya.
Bupati dua periode itu juga menegaskan bahwa untuk mengisi kemerdekaan tidak cukup hanya dengan kegiatan seremonial.
Kemerdekaan harus diterjemahkan melalui pembangunan di berbagai sektor yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjawab persoalan kesejahteraan.
Salah satunya, di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap transfer dapat dikurangi.
”Kita harus mempunyai sandaran, selain TKD atau transfer ke daerah, kita harus mereka-reka sumber PAD yang lain sehingga PAD meningkat,” jelasnya.
Bupati Kholil berharap kebijakan transfer ke daerah dapat kembali normal di tahun-tahun mendatang.
Kepastian fiskal tersebut penting agar pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pamekasan, memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
”Kami sudah berusaha dalam berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan lain-lain untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik dan pembangunan dalam berbagai sektor lebih terakselerasi,” pungkasnya.
Karena itu, momentum HUT Ke-81 RI diharapkan menjadi ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
Dengan persatuan dan partisipasi tersebut, kemandirian fiskal daerah serta cita-cita kemerdekaan yang diimpikan oleh para pendiri bangsa dapat diwujudkan secara nyata.
”Mudah-mudahan rencana TKD dikembalikan seperti semula dikabulkan, sehingga kondisi fiskal daerah kembali normal dan dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto juga menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan.
Salah satu fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Dia menyebut, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian.
Namun, juga dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kemerdekaan dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang masih berada dalam kondisi kurang mampu.
”Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk membuka akses ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti