PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengurangan transfer Dana Desa (DD) 2026 dinilai sangat berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan.
Pemangkasan DD yang terjadi di Kabupaten Pamekasan nilainya cukup signifikan, mencapai Rp 131 miliar atau 68,59 persen.
Kepala Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Muhlis mengatakan pengurangan DD membuat ruang fiskal pemerintah desa semakin terbatas. Sebab, selama ini DD menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di desa.
"Untuk menambah operasional, kami melakukan live streaming di TikTok," ungkap Muhlis dalam acara Workshop Evaluasi Pengelolaan dan Pembangunan Desa di Pendopo Ronggosukowati, kemarin.
Dia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan dana transfer tersebut. Baginya, kebutuhan di tingkat desa harus dipertimbangkan agar kebijakan penganggaran tidak menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Harapan kami DD bisa kembali seperti semula," ungkapnya kepada Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, yang turut menjadi pembicara dalam workshop tersebut. Hal senada juga diungkap Kepala Desa Waru Barat, Abdussalam Ramli. Dia mengaku untuk uang operasional listrik serta perawatan alat kantor terpaksa harus menggunakan uang pribadi. Sebab, DD yang diterima hanya cukup untuk belanja kebutuhan primer."Tolong suarakan keadaan kami yang benar-benar dirugikan ini, Pak," harapnya kepada Eric.
Merespons hal itu, perwakilan Madura di DPR RI menyebut kondisi negara saat ini memang belum sehat. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus pada program besar prioritas presiden. Meski demikian, dia berkomitmen menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi kepala desa.
"Jangankan di desa, pemerintah daerah sekarang juga kesulitan untuk membayar gaji ASN-nya," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri