BNPB Minta Warga Siaga, Hadapi Ancaman Bencana Hingga 2028

Amin Basiri • Dipublikasikan Selasa, 11 Agustus 2026 | 16:55 WIB
BERI PENJELASAN: Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari memberikan keterangan di Kelurahan Kowel, Senin (10/8).
BERI PENJELASAN: Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari memberikan keterangan di Kelurahan Kowel, Senin (10/8).

PAMEKASAN, RadarMaduramid – Penanganan bencana tidak boleh hanya bergerak setelah musibah terjadi. Kesiapsiagaan masyarakat harus diperkuat sebelum ancaman datang.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, mengatakan setiap daerah harus memiliki kajian risiko bencana.

Kajian itu menjadi dasar untuk menentukan langkah mitigasi dan antisipasi.

Pamekasan masih memiliki kajian risiko yang berlaku hingga 2028. Namun, pembaruan tetap diperlukan agar pemetaan sesuai dengan kondisi dan potensi ancaman terbaru.

Nadhirah meminta BPBD Pamekasan memperkuat pemantauan dan koordinasi dengan BMKG.

Informasi mengenai tanda-tanda potensi bencana harus segera diteruskan agar daerah memiliki waktu melakukan antisipasi.

"Kalau kami di pusat itu pasti kami sampaikan (informasi, Red) kepada pejabat-pejabat BNPB. Sehingga diharapkan bisa punya kemampuan antisipasi," ujarnya.

Menurut Nadhirah, mitigasi juga harus menyentuh warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Relokasi dapat menjadi pilihan untuk mengurangi risiko dalam jangka panjang.

BPBD Pamekasan juga diminta memperkuat sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Warga perlu memahami potensi bencana sekaligus tindakan yang harus dilakukan saat kondisi darurat.

Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, mengatakan pemerintah telah membentuk Desa Tangguh Bencana.

Program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengenali risiko, memahami ancaman, hingga melakukan penanggulangan secara mandiri.

Masyarakat yang tergabung dalam Desa Tangguh Bencana juga didorong aktif memberikan advokasi kepada warga lainnya.

Dengan begitu, pengetahuan tentang mitigasi tidak berhenti pada anggota kelompok.

"Posko bencana itu tidak bisa menjangkau semua wilayah. Yang paling memungkinkan untuk menolong pertama kali ketika terjadi bencana, ya, masyarakat terdekat," kata Dhofir.

Menurut dia, kesiapsiagaan berbasis masyarakat penting untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.

Warga di sekitar lokasi diharapkan bisa menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan sebelum bantuan datang.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, mendorong masyarakat memperkuat mitigasi sejak dini.

Kesiapsiagaan warga menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko dan dampak bencana.

Menurut Ansari, Pamekasan memiliki sejumlah potensi bencana yang dapat terjadi pada musim berbeda.

Karena itu, masyarakat tidak boleh baru bersiap setelah bencana datang.

"Karena kita sering terdampak bencana, bagaimana masyarakat bisa melakukan mitigasi sejak dini sehingga risikonya dapat diminimalkan," kata politisi perempuan PDI Perjuangan itu.

Kepedulian terhadap lingkungan sekitar rumah juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana.

Dia meminta masyarakat mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Sampah yang dibuang sembarangan dapat memicu persoalan lingkungan dan memperparah kondisi saat bencana terjadi.

Warga juga didorong menanam pohon dan mempertahankan ruang terbuka. Keberadaan pohon membantu menjaga lingkungan tetap hijau sekaligus mendukung daya serap tanah terhadap air.

Ansari menyampaikan mitigasi harus menjadi kebiasaan bersama. Masyarakat perlu mengenali potensi bencana di wilayahnya dan memahami langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.

"Kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat sejak dari lingkungan rumah menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko ketika bencana benar-benar datang," tandasnya. (afg/yan)

Editor : Amin Basiri
BPNPB Pamekasan siaga bencana