PAMEKASAN, RadarMadura.id – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat PAD Kabupaten Pamekasan baru mencapai Rp 193,53 miliar atau 52,92 persen dari target Rp 365,69 miliar hingga Juli.
Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Capaian ini lebih rendah dibandingkan Juli 2025. Tahun lalu, PAD Pamekasan mencapai Rp 220,28 miliar atau 54,39 persen dari target Rp 405,20 miliar.
Dengan demikian, realisasi PAD tahun ini turun sekitar Rp 26,75 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu (selengkapnya lihat grafis).
Data tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur target dan capaian PAD antara 2025 dan 2026.
Meski persentase capaian PAD secara keseluruhan berada di atas 50 persen, realisasi secara nominal justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari legislatif. Anggota Banggar DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai, penurunan realisasi PAD tidak lepas dari minimnya aktivitas kegiatan pemerintah daerah hingga Juli 2026.
Dia mengaku, sejak awal sudah mendesak eksekutif agar segera menggelar kegiatan yang tidak masuk dalam rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Ketika APBD bergerak, PAD kabupaten juga akan bergerak signifikan,” tuturnya.
Faridi menjelaskan, sejumlah sumber PAD berasal dari aktivitas pemerintah daerah, seperti pajak makanan dan minuman (mamin) serta berbagai jenis pajak dan retribusi lainnya.
Karena itu, ketika belanja daerah belum bergerak secara maksimal, penerimaan PAD juga ikut terdampak.
”Itu juga menjadi salah satu penyebab turunnya PAD pada Juli 2026,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB itu membandingkan kondisi tersebut dengan tahun sebelumnya.
Pada Juli 2025, kata Faridi, kegiatan pemerintah daerah sudah banyak berjalan, sehingga perputaran anggaran ikut mendorong penerimaan PAD.
Sementara tahun ini, hingga Juli tidak banyak kegiatan yang terealisasi.
”Hanya belanja-belanja wajib yang terlaksana, sehingga pajak dan retribusinya juga kecil,” ungkapnya.
Karena itu, Faridi mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan.
Menurutnya, percepatan belanja daerah bukan hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah.
”Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menggelar kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD, karena itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan perputaran uang di masyarakat,” teganya.
Baca Juga: Lima Penumpang Meninggal Dunia, KM Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Perairan Sumenep
Sekkab Pamekasan Taufikurrachman belum bisa memberikan keterangan terkait turunnya capaian PAD tersebut.
Saat dikonfirmasi, dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
”Saya teruskan ke Pak Sahrul (Kepala BPKPD, Red) ya,” jawab Taufik singkat.
Koran ini juga berupaya menghubungi Ketua BPKPD Pamekasan Sahrul Munir.
Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum merespons, meski nomor telepon yang digunakan dalam kondisi aktif. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti