PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman meminta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) melakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang data potensi kekeringan tahun 2026.
Langkah itu dilakukan agar data yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan setelah menerima banyak laporan masyarakat yang meminta bantuan air bersih melalui pesan pribadi di telepon genggamnya.
Baginya, kondisi itu mengindikasikan masih ada wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, tetapi belum masuk dalam data BPBD.
”Saya ragu data yang diajukan belum valid. Makanya saya minta BPBD untuk lebih selektif dalam melakukan pendataan,” ungkap Bupati Kholil.
Dia menyebut, salah satu indikasi data tersebut belum sepenuhnya valid terlihat di Kecamatan Pakong. BPBD mencatat wilayah tersebut tidak memiliki potensi kekeringan.
Namun, Bupati Kholil menyakini wilayah tersebut masih potensi mengalami krisis air bersih.
”Ini perlu dikaji dan perlu koordinasi dengan camat dan Kades guna memastikan data,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti instruksi Bupati Kholil.
Saat ini, tim BPBD telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan verval ulang data potensi kekeringan.
”Potensi berkurang dan bertambah masih ada. Tim kami sedang verifikasi data, insyaallah minggu ini kelar dan akan disampaikan kepada bupati perkembangannya,” ungkapnya.
Dia menyebut, BPBD memprediksi potensi kekeringan terjadi di seluruh kecamatan di Pamekasan, kecuali Kecamatan Pakong.
Empat kecamatan paling parah yakni Kecamatan Batumarmar dan Waru masing-masing sebelas desa terdampak.
”Masih potensi bisa berubah. Sementara ini, tedapat 338 dusun yang tersebar di 85 desa di 12 kecamatan yang diprediksi terdampak kekeringan,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri