PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan belum direalisasikan.
Alasannya, pemerintah daerah masih melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima manfaat sehingga daftar penerima belum ditetapkan.
“Masih berproses dan tahap usulan,” ucap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Herman Hidayat Santoso.
Dia menyebut, per Senin (6/7) sudah ada sekitar enam ribu calon penerima BLT DBHCHT yang telah diusulkan oleh perusahaan rokok dan masih menjalani proses verval.
Menurutnya, bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi buruh pabrik rokok yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Insyaallah bulan ini sudah final data penerimanya. Hasilnya seperti apa kami serahkan kepada pimpinan. Ditunggu saja,” katanya.
Baca Juga: Tersisa Empat Dinas, Lima OPD Sumenep Telah Melakukan Penyerapan DBHCHT
Herman menegaskan, pembatasan penerima BLT DBHCHT tahun ini dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Alokasi yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2025, sehingga hanya mampu mengakomodasi sekitar 8.000 KPM dengan total anggaran Rp 5 miliar.
“Setiap KPM akan menerima Rp 600.000. Penyaluran secepatnya. Kalau sudah final administrasinya, kami salurkan. Kami tidak akan menunda itu,” tegasnya.
Baca Juga: Pekerja Proyek KDKMP Bukan Warga Lokal, Dandim Klaim Prioritaskan Tukang Asal Sampang
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Halili menekankan agar penyaluran BLT DBHCHT tidak berlarut-larut. Agar masyarakat segera memanfaatkan bantuan itu.
Dia juga meminta proses verval penerima dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga tidak memicu kecemburuan antara buruh pabrik rokok yang menerima bantuan dan yang tidak.
“Tentu akan kami awasi. Ini merupakan amanah yang harus kami jalankan agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hendriyanto