PAMEKASAN, RadarMadura.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoroti karut-marut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Mereka menilai berbagai persoalan dalam program nasional tersebut terus berulang.
Mulai dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan, hingga kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Aktivis PMII Pamekasan Mohtar Rasid menyebut MBG belakangan menunjukkan potret yang memprihatinkan.
Baca Juga: Eko Sang Baginda Dukung Keberlanjutan Program MBG untuk Indonesia Emas
Menurut dia, masalah yang muncul bukan lagi insiden sesaat, melainkan telah terjadi di berbagai daerah.
”Kalau di hulunya sudah ada kasus korupsi, bagaimana yang di hilir. Persoalan keracunan, makanan busuk, menu tidak layak hingga ditemukan ulat seakan menjadi makanan sehari-hari,” tegasnya saat menggelar aksi Senin (24/6).
Mohtar menilai banyak laporan masyarakat berakhir tanpa tindak lanjut yang jelas.
Karena itu, dia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Dia juga mempertanyakan ketidakhadiran Koordinator Wilayah BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif.
Padahal, kehadirannya dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga: Dapur MBG Kian Menjamur, Tokoh Masyarakat Desak APH Lakukan Audit
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengaku telah berkoordinasi dengan korwil BGN sebelum aksi berlangsung.
Bahkan, yang bersangkutan sempat menyatakan siap hadir dalam forum bersama bupati, pimpinan dewan, satgas MBG, Sekkab, dan perwakilan fraksi.
”Saat hari H justru tidak hadir. Saya juga merasa tertipu,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ali mengungkapkan, saat dikonfirmasi, korwil BGN beralasan sedang berada di Surabaya.
Namun, setelah ditelusuri, yang bersangkutan diketahui berada di Kabupaten Sumenep. Karena itu, DPRD membuka ruang bagi usulan pencopotan korwil tersebut.
”Kalau ada usulan pencopotan korwil BGN, saya siap menandatangani dan mengusulkannya ke BGN pusat. Itu hak teman-teman mahasiswa,” katanya.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengapresiasi pengawasan yang dilakukan kalangan mahasiswa.
Menurut dia, kritik dan kontrol publik diperlukan agar program yang menyentuh masyarakat berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: Distribusi Menu MBG Distop Selama Libur Sekolah, Berlaku bagi Semua Penerima Manfaat
Mantan anggota DPR RI itu memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan PMII akan diteruskan kepada pihak terkait.
Pemkab juga berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG agar tidak menyimpang dari ketentuan.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto menegaskan, tugas satgas sebatas melakukan pengawasan dan pelaporan.
Setiap temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program telah disampaikan kepada BGN pusat.
”Semua persoalan, mulai keracunan sampai menu yang dikeluhkan, sudah kami laporkan. Tindak lanjutnya menjadi kewenangan BGN pusat,” ujarnya.
Sukri juga membantah adanya permainan antara satgas dan mitra penyelenggara MBG.
Jika masyarakat menemukan indikasi pelanggaran, dia meminta agar segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
”Kami tidak main-main. Kalau ada satgas yang bermain dengan mitra MBG, silakan laporkan kepada kami dan pihak berwajib,” tukas mantan Kades Blaban, Kecamatan Batumarmar itu. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti