PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan tahun ini kembali medapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan jumlah yang aman dibedah sebanyak ratusan unit.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengatakan, kuota BSPS Pamekasan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun ini sebanyak 500 unit rumah.
Angka tersebut jauh meningkat dari 2025 yang hanya 42 unit dan tersebar di tiga desa.
”Kami juga masih mengajukan kuota tambahan sekitar seribu lebih. Sebab, di Pamekasan masih terdapat sekitar 7.000 unit rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni,” ucap Bupati Kholil.
Pejabat Fungsional Penata Kelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan Dwi Budayana Eka D menjelaskan, lokasi 500 unit rumah tersebut sudah ditentukan dan tersebar di 13 kecamatan. Penentu penerima bantuan adalah pemerintah pusat.
”Kalau data BSPS sudah ada. Untuk kuota yang 500 itu bukan dari pemkab, tapi dari aspirator atau pengusul,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan dalam membantu proses sosialisasi, serta melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
Sementara pelaksanaan teknis tetap mengikuti ketentuan program yang telah ditetapkan dari pusat.
”Tahap pertama Pamekasan tidak dapat, yang dapat itu tahap dua ada sekitar 89, sudah selesai. Kemudia pada tahap lima ada 411 titik, realisasinya mulai Juni ini. Jadi totalnya 500,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri