PAMEKASAN, RadarMadura.id – Konflik lahan yang berujung pada penyegelan SMK Kesehatan Nusantara di Jalan Nyalaran, Kelurahan Kowel, Pamekasan, kini mendapat perhatian serius dari DPRD.
Mengingat upaya mediasi yang mempertemukan pihak-pihak terkait pada Kamis (21/5) menemui jalan buntu.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyatakan keinginannya secara pribadi untuk bertemu langsung dengan pihak yang mengeklaim sebagai pemilik atau ahli waris lahan yang ditempati sekolah tersebut.
Langkah itu dilakukan guna memastikan proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
”Komisi IV sampai saat ini masih dalam tahap lobi kepada pemilik lahan, dan komunikasi kami lakukan secara persuasif,” ujarnya.
Legislator dari partai berlambang Kakbah itu menginginkan adanya dialog secara langsung dan terbuka.
Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menemukan solusi terbaik.
Bahkan, legislatif juga membuka ruang negosiasi apabila terdapat kemungkinan penyelesaian terkait status lahan yang disengketakan.
”Nanti juga akan ditawar, siapa tahu berkenan terkait lahannya. Kami ingin duduk bareng dengan pemilik lahan, hati ke hati,” tegasnya.
Baginya, konflik lahan yang terjadi tidak boleh mengorbankan masa depan para siswa siswa yang menimba ilmu di Yayasan Kunci Ilmu tesebut.
Karena sejauh ini dampak penyegelan bukan hanya pada aktivitas pembelajaran yang terganggu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis para murid.
”Secara moral kami tetap akan membant. Supaya segel bisa dibuka sementara waktu, atau bahkan dibuka selamanya,” sebutnya.
Diketahui, hingga saat ini ahli waris Arofatin Nisa’ belum membuka segel yang dipasang sejak Senin (11/5).
Kasus tersebut juga masih bergulir dan kini tengah dalam proses penyelidikan di Polres Pamekasan setelah adanya aduan masyarakat (dumas). (lil/han)
Editor : Amin Basiri