PAMEKASAN, RadarMadura.id – Polres Pamekasan terus mendalami pengaduan masyarakat (dumas) terkait sengketa lahan yang melibatkan SMK Kesehatan Nusantara dengan pihak ahli waris. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.
Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama menyebutkan, penyidik tengah fokus pada pengumpulan fakta dan keterangan dari berbagai pihak. Salah satunya akan meminta keterangan dari para guru yang bertugas di Yayasan Kunci Ilmu tesebut.
”Untuk selanjutnya, pekan depan kami akan memeriksa pihak guru-guru yang ada di SMK Kesehatan Nusantara itu,” kata Ipda Yoni.
Pria berbadan tegap itu mengaku, sebelumnya penyidik telah meminta keterangan, baik dari pihak pelapor maupun terlapor. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan persoalan dumas tersebut.
”Jadi saat ini masih dalam tahap penyelidikan, kami mendalami fakta-fakta yang ada,” sebutnya.
Ipda Yoni menegaskan, proses penanganan pengaduan tersebut akan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail terkait hasil pemeriksaan yang dilkukan kepada pihak pelapor dan terlapor.
”Kami akan tetap tegak lurus dalam menangani perkara ini. Jika ada perkembangan lebih lanjut terkait penyelesaiannya, akan kami informasikan kembali,” tegasnya.
Konflik lahan di lembaga pendidikan yang berlokasi di Jalan Nyalaran, Kelurahan Kowel, itu mencuat setelah pihak yang mengaku sebagai ahli waris melakukan penyegelan pada Senin (11/5). Hingga saat ini spanduk segel di pintu gerbang sekolah masih terpasang dan belum dibuka.
”Sudah pas satu bulan hari ini, murid-murid kami belajar secara daring. Harus dilakukan supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” ungkap Kepala SMK Kesehatan Nusantara Ahmad Mahfud.
Di samping itu, dia mengaku para guru siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan oleh Polres Pamekasan dalam proses penyelidikan terkait penyegelan pagar sekolah. Langkah tersebut dilakukan demi kepentingan dan keberlangsungan pendidikan para siswa.
”Insyaallah ada empat orang, termasuk wali murid (yang diusulkan untuk menjadi sanksi, Red),” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri