PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan tahun ini menerima alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 5 miliar.
Namun, hingga memasuki akhir triwulan kedua anggaran tersebut belum terserap.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan, alokasi DBHCHT yang diterima instansinya sepenuhnya untuk program bantuan langsung tunai (BLT).
Saat ini proses realisasinya masih tahap sosialisasi kepada 158 perusahaan rokok legal di Pamekasan.
”Perusahaan kami beri kesempatan mengajukan nama pekerjanya agar dapat menerima BLT DBHCHT,” ungkap Herman.
Menurut Herman, nominal DBHCHT yang diterima Dinsos tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, instansinya menerima alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar. Akibatnya, cakupan penerima bantuan tahun ini lebih terbatas.
”Karena anggarannya menurun, sasaran penerima BLT tahun ini juga lebih terbatas hanya untuk buruh pabrik rokok,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, setelah proses pengajuan selesai dari masing-masing perusahaan, data tersebut akan diverifikasi sebelum bantuan disalurkan.
Tujuannya, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan diterima pekerja yang memenuhi kriteria.
”Harapan kami, para pekerja yang menerima bantuan ini sesuai nominal yang ditetapkan. Tidak ada pemotongan oleh pihak perusahaan, meskipun tujuannya untuk pemerataan,” tegasnya.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Hasyim Ashari mendorong agar Dinsos Pamekasan mempercepat proses realisasi DBHCHT.
Sehingga, kegiatan atau bantuan yang bersumber dari dana tersebut dapat segera direalisasikan dan dampaknya dirasakan.
”Usul kami, supaya lebih berkeadilan, bantuan diprioritaskan kepada buruh pabrik rokok yang selama ini belum pernah menerima BLT DBHCHT sama sekali,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri