PAMEKASAN, RadarMadura.id – DPRD Pamekasan menyoroti terkait belanja daerah. Legislatif mendorong pemerintah daerah mengedepankan pemenuhan pelayanan daerah masyarakat.
Karena itu, anggaran belanja daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyebut, ada sejumlah rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasar hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025. Baginya. kebijakan belanja harus disusun berdasarkan kinerja dan sesuai kebutuhan pembangunan.
”Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah hendaknya dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ali Masykur menekankan agar anggaran daerah difokuskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) di tengah efisiensi.
Termasuk menjaga komitmen menjalankan amanah undang-undang terkait alokasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan.
Legislatif juga mendorong efisiensi belanja pegawai mengacu pada Undang-Undang 1/2022. Besaran belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja daerah di luar tunjangan guru yang bersumber dari tunjangan kinerja daerah.
”Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja. Harapan kami ini bisa ditindaklajuti dengan serius,” pesannya.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman tidak menampik bahwa kondisi APBD Pamekasan tidak stabil dalam dua tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dia menyebut kemungkinan kondisi tersebut akan berlanjut hingga tahun depan.
”Kebijakan belanja daerah pasti akan mengacu pada RPJMD. Itu menjadi pedoman utama arah pembangunan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran,” tegasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri