PAMEKASAN, RadarMadura.id – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pamekasan masih sangat tinggi.
Indikasinya, terdapat 7.482 anak yang tercatat tidak bersekolah.
Perinciannya, 3.608 anak belum pernah bersekolah (BPB), 1.835 di-drop out, dan 2.039 tercatat lulus tetapi tidak melanjutkan.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan tingginya ATS di Kota Gerbang Salam menjadi perhatian serius pemkab.
Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pemkab akan terus berupaya menekan angka ATS melalui berbagai program dan intervensi lintas sektor.
Mulai dari penguatan pendataan, pendampingan terhadap keluarga, hingga mendorong anak-anak kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal.
”Pengentasan ATS termasuk program prioritas kami, nanti akan dicicil dan bertahap,” ujar pria berkacamata itu.
Orang nomor satu di Kota Gerbang Salam itu menjelaskan, pemerintah akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder terkait.
Mulai dari dinas, koordinator wilayah (korwil), serta pihak sekolah.
Tujuannya, untuk memetakan dan mengetahui secara langsung kondisi ATS, terutama yang berada di tingkat desa maupun kelurahan.
Penguatan koordinasi tersebut penting agar penanganan ATS bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
Dengan pendataan dan pemantauan yang lebih intensif, pemerintah dapat mengetahui faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan sekaligus menentukan langkah intervensi yang sesuai.
”Salah satu cara untuk pengentasan ATS dengan menggunakan bantuan dari pemerintah. Sebagian dimasukkan ke Sekolah Rakyat (SR). Tapi prinsipnya bersama-bersama, tidak bisa di SR saja, tidak mencukupi,” tegasnya.
Ketua Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan M. Sahibuddin menekankan pentingnya verifikasi sekaligus memastikan validitas data ATS di Kabupaten Pamekasan.
Karena keakuratan data menjadi kunci utama agar program penanganan yang disusun tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada angka administratif semata.
”Lagi-lagi kami tetap menekankan pada pendataannya. Diperlukan pendataan yang masif dan bersinergi antar stakeholder, mulai dari dispendikbud, Kemenag, ataupun cabang dinas pendidikan provinsi,” pesannya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti