PAMEKASAN, RadarMadura.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan tahun 2025 masih berada di papan bawah Jawa Timur. Meski mengalami kenaikan 0,79 poin, posisi Kota Gerbang Salam tetap masuk sepuluh daerah dengan IPM terendah dari total 38 kabupaten/kota di Jatim.
Berdasarkan data terbaru badan pusat statistik (BPS), IPM Pamekasan naik dari 70,85 pada 2024 menjadi 71,64 pada 2025. Namun, kenaikan angka tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mendongkrak posisi Kota Gerbang Salam dalam persaingan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat provinsi.
DPRD Pamekasan menilai pemerintah kabupaten belum maksimal melakukan percepatan pembangunan SDM secara merata. Terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, percepatan peningkatan IPM dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan.
”IPM memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi. Di antaranya harapan hidup, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak,” ujar Abd Rasyid Fansari saat menyampaikan rekomendasi DPRD terkait perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut dia, pembangunan manusia menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional. Sebab, manusia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang menentukan arah kemajuan daerah. Karena itu, rendahnya capaian IPM dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.
”Kalau IPM masih masuk sepuluh terbawah di Jawa Timur, berarti ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Karena itu, percepatan peningkatan kualitas SDM harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.
Atas dasar itu, legislatif mendorong pemerintahan Bupati KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto menyusun agenda percepatan IPM secara terukur dan berkelanjutan. Di antaranya melalui penguatan layanan kesehatan untuk seluruh kelompok umur, pemerataan pendidikan berkualitas, hingga peningkatan daya beli masyarakat.
”Dengan percepatan itu, IPM Pamekasan ke depan diharapkan bisa menyamai daerah-daerah lain di Jawa Timur yang berada di posisi teratas,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk percepatan peningkatan IPM. Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara instan dan harus berjalan bertahap.
Mantan anggota DPR RI itu menilai percepatan pembangunan manusia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Karena itu, seluruh stakeholder, khususnya unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program pembangunan.
”Harus dibarengi satu goodwill, semangat, dan semuanya punya itikad meningkatkan kinerja menjalankan program. Baru bisa berjalan lancar, kalau timpang akan sulit,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri