PAMEKASAN, RadarMadura.id – Struktur kepengurusan Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pamekasan (PMMKP) menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD Pamekasan diketahui masuk dalam jajaran pengurus paguyuban tersebut. Kondisi itu dinilai rawan memunculkan konflik kepentingan.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur secara tegas menyarankan agar anggota legislatif yang aktif di kepengurusan paguyuban satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memilih salah satu jabatan. Sebab, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
”Lebih baik memilih, mundur dari paguyuban atau mundur dari anggota dewan. Biar jelas posisinya. Itu menurut hati nurani saya,” katanya.
Politikus PPP itu menilai rangkap jabatan berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar. Meski demikian, dia mengakui tidak ada aturan yang secara tegas melarang anggota DPRD menjadi mitra SPPG.
”Walaupun niatnya bagus, sebaiknya mundur dari salah satunya. Karena terjadi tumpang tindih kepentingan sebagai anggota DPRD yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua PMMKP Mohammad Saedy Romli membenarkan adanya anggota DPRD yang masuk dalam struktur organisasi paguyuban. Menurut dia, keterlibatan legislator itu dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan antar mitra pelaksana program MBG.
”Tidak harus pemilik dapur yang jadi pengurus. Yang wajib itu 128 mitra masuk sebagai anggota paguyuban,” terangnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan tersebut enggan menjelaskan secara rinci apakah legislator yang tercatat sebagai pengurus PMMKP juga merangkap sebagai mitra SPPG. Dia menegaskan pembentukan paguyuban bertujuan memperkuat komunikasi antar mitra di lapangan.
”Karena di lapangan sering terjadi miskomunikasi antar mitra, baik pembagian penerima manfaat maupun komunikasi lainnya. Dengan paguyuban ini kami berharap semua mitra menjadi satu kesatuan untuk menyukseskan program MBG,” tandasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, terdapat delapan anggota DPRD Pamekasan yang tercatat sebagai pengurus PMMKP. Tiga di antaranya masuk jajaran pengurus harian, yakni Mohammad Saedy Romli sebagai ketua, Roby Prasetia sebagai sekretaris, dan Siran Wahyudi sebagai bendahara.
Sementara lima legislator lainnya menjabat koordinator kecamatan (korcam). Yakni, Abd Azis sebagai Korcam Tlanakan, Hamidi Korcam Galis, Mustofa Afif Korcam Pasean, Abd Rasyid Fansari Korcam Waru, serta Munaji sebagai Korcam Batumarmar. (lil/han)
Editor : Amin Basiri