PAMEKASAN, RadarMadura.id – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, belanja penginapan dan perjalanan dinas (perdin) di lingkungan Dispendukcapil Pamekasan tahun ini menuai sorotan karena nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, terdapat tujuh paket kegiatan untuk komponen biaya penginapan hotel di Dispendukcapil Pamekasan.
Mayoritas paket kegiatan tercatat menggunakan nomenklatur penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Nilai pagu anggaran bervariasi, mulai dari Rp 1,9 juta hingga Rp 5,3 juta untuk satu orang perjalanan dinas dalam negeri. Jika diakumulasi, total belanja penginapan dalam paket-paket tersebut mencapai Rp 20.446.000.
Beberapa paket di antaranya yakni Kode RUP 64203003 dengan volume satu orang selama dua hari senilai Rp 1.984.000.
Kemudian Kode RUP 64203009 untuk satu orang selama delapan hari dengan pagu Rp 5.312.000. Paket lain dengan nilai Rp 2.980.000, Rp 2.152.000, hingga Rp 3.210.000 untuk durasi perjalanan dua hari.
Tidak hanya kegiatan rapat koordinasi, belanja penginapan juga muncul pada paket penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Salah satunya Kode RUP 63444241 dengan volume dua orang selama dua hari senilai Rp 2.656.000 serta paket lain sebesar Rp 2.152.000 untuk satu orang dua hari perjalanan dinas.
Kepala Dispendukcapil Pamekasan Agus Budi Santoso mengatakan belum dapat memberikan penjelasan detail terkait penyusunan anggaran tersebut karena baru menjabat setelah proses penyusunan APBD 2026 rampung.
Dia memastikan akan melakukan penelusuran di internal untuk mengetahui latar belakang penganggaran maupun peruntukan kegiatan perjalanan dinas tersebut sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
”Saya tanyakan dulu ke teman-teman, karena saya dilantik menjadi kepala dinas pada 18 November 2025. Jadi saya tidak ikut menyusun APBD 2026,” jawabnya singkat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Madura Wilda Rasaili menilai transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas menjadi hal penting agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah daerah.
Menurutnya, perjalanan dinas seharusnya benar-benar berbasis kebutuhan substansial kegiatan, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.
Dia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran penginapan mengikuti standar biaya pemerintah serta prinsip efisiensi.
”Publik berhak mengetahui apa hasil konkret dari setiap perjalanan dinas yang dibiayai APBD. Jika hanya sebatas rapat koordinasi tanpa indikator kinerja yang jelas, maka rawan dipersepsikan sebagai belanja yang tidak efektif,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri