PAMEKASAN, RadarMadura.id – Celah manipulasi absensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan diklaim kian tertutup rapat.
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) memastikan praktik penggunaan Fake GPS untuk memalsukan lokasi presensi sudah tidak lagi ditemukan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPSDM Pamekasan Mustain Ramli mengatakan, pengembangan aplikasi e-Pakon menjadi salah satu faktor utama yang membuat upaya manipulasi absensi sulit dilakukan.
Sistem terbaru disebut mampu mendeteksi secara otomatis dugaan kecurangan hingga langsung menolak akses pengguna.
Dia mengatakan, sebelumnya praktik manipulasi absensi sempat ditemukan di kalangan ASN.
Bahkan, sejak dua tahun lalu terdapat puluhan pegawai yang kedapatan menggunakan Fake GPS.
“Kurang lebih ada sekitar 50 ASN yang kedapatan menggunakan aplikasi tersebut dan semuanya sudah dibina,” ungkapnya.
Menurut Mustain, sejak sistem aplikasi diperbarui pada 2025, tidak lagi ditemukan kasus serupa.
Sebab, aplikasi tersebut kini dilengkapi sistem pendeteksi yang lebih ketat terhadap lokasi pengguna saat melakukan presensi.
Mustain menjelaskan, ASN yang sebelumnya terlibat manipulasi absensi tidak langsung dijatuhi sanksi berat.
BKPSDM Pamekasan lebih mengedepankan pembinaan agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.
“Sekarang sistemnya sudah lebih kuat. Kalau ada indikasi menggunakan aplikasi palsu atau manipulasi lokasi, otomatis tidak bisa masuk,” tegasnya.
Dia berharap penguatan sistem absensi digital tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Selain itu, pengawasan kepegawaian juga diharapkan berjalan lebih efektif dan transparan. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri