PAMEKASAN, RadarMadura.id – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, alokasi perjalanan dinas (perdin) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan justru mencapai ratusan juta rupiah.
Anggaran tersebut menjadi sorotan karena dinilai cukup fantastis.
Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, total anggaran untuk kegiatan perdin DKPP sebesar Rp 207.963.000.
Anggaran jumbo tersebut dipecah ke dalam 17 paket kegiatan, meliputi anggaran untuk biaya transportasi darat, tiket pesawat, penginapan, hingga uang harian.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menekankan DKPP harus bijak dalam memanfaatkan anggaran perdin tersebut.
Menurut dia, penggunaan anggaran harus benar-benar memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan.
”Melihat padatnya kegiatan, di mana DKPP merupakan penggabungan dua OPD, perdin segitu rasional, selama sudah sesuai dengan perencanaan,” ungkap Faridi.
Menurut dia, perdin tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau rutinitas administratif tanpa hasil yang jelas.
Setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus mampu menghasilkan program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para petani.
”Perjalanan dinas harus berbasis kebutuhan dan output yang jelas. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan luar daerah, tetapi dampaknya terhadap pelayanan dan program pertanian di Pamekasan tidak terlihat,” tegas Faridi.
Legislator dari partai berlambang Kakbah itu juga meminta DKPP memprioritaskan anggaran pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Seperti peningkatan produksi pertanian, pendampingan petani, serta penguatan ketahanan pangan lokal.
”Salah satunya terkait akses alat dan mesin pertanian modern. Ketersediaan alat-alat pertanian modern ini harus difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala DKPP Pamekasan Almara Sugandi belum bisa dimintai keterangan terkait kegiatan perdin tersebut.
Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan sedang bertugas di luar. Sementara pesan singkat maupun panggilan yang dilayangkan tidak direspons. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti