PAMEKASAN, RadarMadura.id – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, alokasi belanja di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menuai sorotan.
Instansi tersebut diketahui menganggarkan dana puluhan juta rupiah untuk belanja karangan bunga.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, kegiatan tersebut tertuang dalam paket belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor dengan kode rencana umum pengadaan (RUP) 63265074.
Nilai anggarannya mencapai Rp 40.305.200 untuk pengadaan 23 unit karangan bunga selama setahun.
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Pamekasan Moh. Mohtar Rosid menilai anggaran tersebut cukup fantastis dan tidak masuk skala prioritas.
Menurut dia, anggaran untuk kebutuhan seremonial seharusnya bisa dialihkan pada program yang lebih menyentuh pelayanan kesehatan masyarakat.
”Masih banyak persoalan di sektor kesehatan yang harus diselesaikan. Mulai dari tunggakan iuran BPJS Kesehatan hingga penghapusan kepesertaan BPID karena keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Menurut Mohtar, kebijakan pengadaan karangan bunga menunjukkan lemahnya sensitivitas dalam pengelolaan anggaran.
Dinkes seharusnya lebih bijak menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat dengan memprioritaskan kebutuhan layanan dasar.
”Jangan malah belanja untuk kegiatan simbolik yang terkesan pemborosan berkedok istilah teknokratis. Kami mendorong seluruh anggaran di dinkes dievaluasi. Jangan-jangan masih ada pos belanja lain yang tidak relevan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan Saifuddin belum memberikan keterangan terkait alokasi anggaran tersebut.
Saat dikonfirmasi, dia mengaku sedang mengikuti rapat. ”Sebentar, masih rapat,” jawabnya singkat.
Namun, saat dihubungi kembali, juga tidak membuahkan hasil. Saifuddin tidak merespons hingga berita ini ditulis.
Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin tidak menampik bahwa instansi yang dipimpinnya memang mengalokasikan anggaran untuk belanja karangan bunga.
Namun, dia mengeklaim penggunaannya dilakukan secara selektif dan tidak sembarangan.
Hanya untuk kegiatan yang dinilai penting, strategis, serta mempertimbangkan arahan pimpinan.
Saifudin menjelaskan, penganggaran OPD melalui sistem SIPD memiliki batas waktu, sehingga penempatan anggaran pada sub kegiatan tersebut bertujuan memudahkan jika terjadi pergeseran anggaran.
Pada prinsipnya anggaran tersebut bersifat fleksibel dan dapat dialihkan ke sub kegiatan lain sesuai kebutuhan.
”Tahun 2025 dinkes hanya membuat dua karangan bunga. Harga maksimal sesuai standar satuan harga Rp 1,7 juta. Artinya, tidak boleh lebih dari batas plafon. Jika lebih rendah dari itu tidak apa-apa. Dan, kami tetap menerapkan prinsip efisiensi,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri