PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di kantor pemkab kemarin (27/4).
Pada kesempatan itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan asta cita.
”Ini momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Bupati Kholil.
Mantan anggota DPR RI itu menilai, otonomi daerah sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut.
”Tema Otonomi Daerah tahun ini yaitu Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal,” tegasnya.
Menurut Bupati Kholil, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis.
Di antaranya, integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis outcomes, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, fokus layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, hingga penguatan stabilitas serta ketahanan daerah.
”Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga,” tegasnya.
Di samping itu, Bupati Kholil juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Baca Juga: Bukan Sekadar Nostalgia, Nissan Terrano PHEV Siap Jadi SUV Tangguh di Antara Patrol dan X Trail
Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi.
”Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin bisa menghadapinya,” tuturnya.
Di sisi yang lain, koordinasi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan juga harus diperkuat. Tujuannya, untuk memastikan setiap kebijakan implementatif dan tepat sasaran.
Sebab, pelaksanaan arah kebijakan nasional membutuhkan sinergi efektif yang disertai komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan di setiap level pemerintahan.
”Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal, sehingga dapat berkembang secara adil dan merata,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati dua periode itu juga menegaskan agar seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran.
Menurutnya, kegiatan pemerintah hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, serta tidak sekadar bersifat seremonial.
Di samping itu, dia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan tetap mengedepankan efektivitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, setiap penggunaan anggaran harus mampu memberikan nilai tambah yang jelas, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
”Karena itu, seluruh perangkat daerah harus mampu menghindari pemborosan anggaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti