PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dalih salah input dilontarkan Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan terkait mencuatnya anggaran sewa gedung Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Bahkan, dinsos membantah paket yang beredar dalam dokumen pengadaan itu milik lembaganya.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat mengaku tidak mengetahui asal-usul paket dengan kode rencana umum pengadaan (RUP) 64974099. Dia memastikan, paket tersebut tidak melekat di instansinya.
”Bukan di Dinsos Pamekasan. Saya tidak tahu itu organisasi perangkat daerah (OPD) mana,” ujar Herman Kamis (9/4) malam.
Herman menduga, program itu berkaitan dengan kebutuhan lain. Salah satunya, untuk rumah singgah di Surabaya yang diperuntukkan bagi pasien asal Pamekasan. ”Bisa jadi (salah input, Red).
Biar dicek lagi,” tuturnya. Namun, hingga pukul 12.00 kemarin (10/4), paket dengan nama pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar itu tidak berubah.
Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan Samsul Arifin menilai, alasan salah input yang diutarakan Kadinsos tidak bisa dianggap remeh. Sebab, dokumen pengadaan menjadi dasar dalam penggunaan anggaran daerah.
”Ini menyangkut uang negara. Tidak bisa dianggap keliru biasa,” tegas Samsul.
Menurut dia, kekeliruan dalam dokumen resmi justru menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah segera menelusuri paket tersebut hingga tuntas. Dia juga mendesak adanya keterbukaan kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan. (afg/jup)
Editor : Amin Basiri