PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana Dinsos Pamekasan menggelontorkan Rp 270 juta untuk sewa gedung Paskibraka langsung memantik kritik. Anggaran besar itu dinilai janggal di tengah banyaknya kebutuhan sosial yang mendesak.
Anggaran jumbo tersebut tertera dengan nama paket pemberian akses ke layananan pendidikan dan kesehatan dasar. Paket itu bakal diperuntukkan untuk karantina Paskibraka. Termasuk, kebutuhan untuk gedung pertemuan dan kamar.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan tengah mengikuti pertemuan tertutup bersama Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman.
Menanggapi hal itu, Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan Samsul Arifin mengkritik rencana penganggaran tersebut. Dia menilai, penggunaan anggaran ratusan juta rupiah untuk sewa gedung perlu dikaji ulang.
”Anggaran sebesar itu harus jelas urgensinya. Jangan sampai terkesan pemborosan, apalagi jika tidak berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, instansi yang menangani urusan sosial semestinya lebih memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, masih banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian.
Samsul juga mendorong adanya keterbukaan dari Dinsos Pamekasan terkait perincian penggunaan anggaran tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. ”Kalau memang ada kebutuhan, harus dijelaskan secara terbuka,” tandasnya. (afg/han)
Editor : Amin Basiri