PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sejumlah jembatan di Kabupaten Pamekasan dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan.
Bahkan, jembatan penghubung antara Kecamatan Proppo dan Palengaan hingga kini tak bisa dilalui karena ambruk, Kamis (12/2).
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pamekasan Tri Gunawan menyatakan, lembaganya telah mengusulkan tiga proyek jembatan.
Anggaran yang diusulkan Rp 3 miliar. Masing-masing diproyeksikan membutuhkan biaya sekitar Rp 1 miliar.
Baca Juga: Harga Elpiji Melon Kian Meroket, Di Pamekasan Tembus hingga Rp 27 Ribu
”Selain jembatan di jalur Desa Pangorayan menuju Desa Rek Kerek, ada juga jembatan di Palengaan Daja menuju Palengaan Laok, serta satu lagi di Desa Sana Daja,” ungkapnya.
Meski memiliki panjang yang berbeda, estimasi anggaran pembangunan tiap jembatan relatif sama.
Jembatan di Desa Pangorayan dan Palengaan Daja memiliki panjang sekitar 20 meter, sementara jembatan di Desa Sana Daja hanya sekitar sembilan meter.
Kondisi ketiga jembatan tersebut sudah tidak layak digunakan karena mengalami kerusakan cukup berat pada struktur utama.
Atas dasar itu, pihaknya mengupayakan penanganan melalui pembangunan kembali agar akses masyarakat dapat kembali aman dan normal.
”Sudah diusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” tuturnya.
Namun, hingga saat ini proses pengalokasian anggaran pembangunan tiga jembatan ini masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga: Hemat Energi, Bupati Lukman dan Wabup Fauzan Kompak Bersepeda saat Berangkat Kerja ke Kantor Pemkab
Karena nilai anggaran yang dibutuhkan tergolong besar, sehingga memerlukan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan lainnya.
”Artinya, anggarannya belum pasti, masih sebatas perkiraan awal. Besaran nilai yang nantinya diputuskan masih menunggu pembahasan bersama TAPD dan pimpinan. Tapi, minimal memang Rp 1 miliar,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi secara detail terkait usulan pembangunan jembatan tersebut.
”Nanti kami cek, yang lebih urgen pasti diprioritaskan, karena ini menyangkut kondisi fiskal daerah,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti