PAMEKASAN, RadarMadura.id – Alokasi anggaran konsumsi rapat di Puskesmas Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, menuai sorotan tajam. Biaya satu nasi kotak dan snack hampir menyentuh Rp 50 ribu.
Nominal tersebut dinilai tidak wajar untuk kegiatan rapat internal layanan kesehatan tingkat kecamatan.
Terlebih di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelayanan publik yang terus digaungkan pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), total anggaran konsumsi rapat Puskesmas Bandaran mencapai Rp 204.822.800.
Anggaran tersebut dibagi dalam sepuluh paket pemanfaatan dengan nilai bervariasi.
Pengamat kebijakan publik Wilda Rasaili menilai alokasi anggaran konsumsi rapat ratusan juta itu perlu ditelaah secara cermat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan proporsional dan sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
”Jika anggaran untuk satu nasi kotak seharga Rp 29 ribu, itu sangat besar. Terlebih, untuk layanan gizi anak di program MBG saja hanya di angka Rp 10 ribuan. Tentu ini sangat timpang,” ungkapnya.
Wilda menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Apalagi, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan warga.
”Seharusnya pemerintah bisa lebih berhemat dengan memanfaatkan teknologi. Pertemuan bisa dilakukan secara daring. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan bisa dihemat,” tegasnya.
Selain itu, dosen politik dan kebijakan Universitas Wiraraja Madura tersebut mendorong legislatif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penganggaran belanja rapat di lingkungan fasilitas kesehatan.
”Evaluasi ini penting agar belanja yang bersifat administratif tidak menggerus anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Bandaran Eeng Aini belum memberikan respons saat dimintai keterangan terkait besarnya biaya konsumsi rapat di instansi yang dipimpinnya.
Pesan dan panggilan tidak direspons meski nomor teleponnya aktif. (lil/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti