PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran miliaran untuk sentra PKL Food Colony.
Rencananya, dana tersebut dialokasikan untuk revitalisasi atau reaktualisasi.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pagu anggaran yang disiapkan Diskop UKM Naker Pamekasan Rp 1,6 miliar.
Dana yang bersumber dari APBD 2026 tersebut meliputi perencananaan Rp 70.050.000, pengawasan Rp 43.850.000, dan pekerjaan fisik Rp 1.500.000.000.
Kepala Diskop UKM Naker Pamekasan Achmad Sjaifudin tidak banyak memberikan komentar terkait alokasi anggaran miliaran tersebut.
Pihaknya hanya membenarkan jika Food Colony direncanakan dilakukan revitalisasi atau reaktualisasi.
”Saya mau cek dulu (anggarannya), karena tidak terlalu ingat. Tapi yang jelas, Food Colony akan dilakukan revitalisasi/reaktualisasi,” jawabnya singkat.
Namun, rencana ini justru dikritik oleh Ketua Dewan Penasihat DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Pamekasan Nur Faisal. Dinas terkait dinilai menghambur-hamburkan uang untuk Food Colony.
Faisal menyatakan, bangunan sentra PKL Food Colony baru diresmikan 2023 dengan menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar.
Menurutnya, sejak awal pembangunan dilakukan secara serampangan dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan PKL.
Setelah diresmikan, terbengkalai atau tidak terpakai, sehingga uang negara miliaran rupiah yang dikeluarkan sia-sia.
”Jika ada rencana pembongkaran bangunan, maka sama dengan menghambur-hamburkan uang negara hanya karena pemerintah tidak memiliki kemampuan me-manage-nya,” sebutnya.
Jika revitalisasi tetap dilanjutkan, pihaknya mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak serampangan.
Perlu kajian yang serius, baik dari segi hukum ataupun pertimbangan lain dengan melibatkan para pelaku usaha yang akan menempati.
”Tujuaannya, agar uang negara tidak terbuang percuma dan rakyat tidak rugi besar hanya karena pemerintah tidak cermat,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti