PAMEKASAN, RadarMadura.idn– Sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di linkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini belum diisi pejabat definitif.
Akibatnya, sejumlah jabatan strategis harus diisi pelaksana tugas (Plt) dan penjabat (Pj).
Data yang dihimpun koran ini, ada enam kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.
Perinciannya, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (DPUPR) dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP).
Lalu, badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah (bapperida) dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) serta Direktur RSUD Slamet Martodirdjo (RSUD Smart).
Termasuk jabatan sekretaris kabupaten (Sekkab) sampai sekarang masih dijabat Pj.
Hingga sekarang, Pemkab Pamekasan belum ada tanda-tanda akan melakukan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan pejabat tersebut.
Bahkan, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mempercepat proses pengisian jabatan strategis tersebut.
”Ini masih berjalan, nanti ikuti saja perkembangannya,” kata Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Lutfi menyayangkan banyaknya kursi JPT pratama yang kosong.
Menurutnya, seharusnya jabatan tersebut diisi pejabat definitif. Karena itu, pihaknya mendesak pemkab segera membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
”Jangan terlalu lama. Sebab, ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik,” tuturnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan agar proses lelang jabatan harus benar-benar profesional dan transparan.
Sehingga, pejabat yang menduduki posisi strategis tersebut benar-benar orang yang kapabel.
”Kami juga menekankan, kinerja setiap OPD harus maksimal untuk melayani masyarakat meski ada jabatan yang kosong,” pesannya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri