PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemanfaatan sentra pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Food Colony Pamekasan dinilai jauh dari optimal.
Dari 283 kios yang tersedia, hanya sekitar sepuluh yang benar-benar ditempati pedagang.
Selebihnya, fasilitas yang dibangun dengan dana APBD itu tampak kosong dan tak berfungsi.
Kondisi tersebut menuai sorotan dari Ketua Dewan Penasihat DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Pamekasan Nur Faisal.
Menurutnya, minimnya okupansi kios menjadi bukti lemahnya pengelolaan pemerintah daerah.
”Kios itu dibangun pakai APBD, tapi tidak berfungsi. Dinas seperti tidak punya solusi,” ujarnya Senin (9/2).
Nur Faisal menilai persoalan Food Colony berakar sejak tahap perencanaan.
Pemerintah, kata dia, membangun tanpa melibatkan PKL sebagai pihak utama yang akan menempati kawasan tersebut.
”Sebanyak 239 lebih PKL sempat dapat slot dalam bentuk lotre. Tapi, kemudian mereka ramai-ramai menolak karena desain dan konsepnya tidak sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Selain itu, dia menilai Diskop UKM Naker Pamekasan minim melakukan pembinaan dan pendampingan.
Akibatnya, tidak ada konsep zonasi atau pengaturan jenis dagangan yang membuat kawasan itu hidup.
”Kami sudah mengkritik sejak awal. Pemerintah hanya membangun fisik tanpa memikirkan fungsi dan kebutuhan pedagang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskop UKM Naker Pamekasan Achmad Sajifudin menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan program revitalisasi di empat sentra PKL, termasuk Food Colony.
”Kami sedang melakukan redesain agar kawasan ini lebih estetis, ikonik, dan memiliki nilai historis,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan skema digitalisasi pemasaran dengan memanfaatkan platform daring.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan setelah Idul Fitri, termasuk penyediaan wifi dan pembenahan jaringan listrik.
”Kami ingin kawasan ini ramai kembali, baik dengan penambahan hiburan maupun fasilitas pendukung,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti