PAMEKASAN, RadarMadura.idn– Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Pamekasan tahun ini berpotensi mengalami perubahan signifikan.
Jika pada 2025 sasarannya mencakup petani tembakau dan buruh pabrik rokok, tahun ini diproyeksikan hanya untuk buruh pabrik rokok.
Perubahan tersebut dipicu oleh penurunan alokasi anggaran DBHCHT yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan.
Dari sebelumnya Rp 15,3 miliar pada 2025, tahun ini turun menjadi sekitar Rp 5 miliar.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menjelaskan, penurunan anggaran itu berdampak langsung pada menyusutnya jumlah keluarga penerima manfaat (KPM).
Jika mengacu pada besaran bantuan sebelumnya, jumlah penerima BLT DBHCHT tahun ini diperkirakan hanya sekitar tujuh ribu orang.
"Jelas berdampak pada berkurangnya jumlah penerima. Tahun ini diproyeksikan hanya akan difokuskan pada buruh pabrik rokok, tidak seperti tahun sebelumnya yang juga mencakup buruh tani tembakau,” katanya.
Berdasarkan catatan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), jumlah penerima BLT DBHCHT tahun lalu di Kota Gerbang Salam mencapai 23.064 KPM.
Perinciannya, 4.458 buruh rokok dan 18.606 buruh tani tembakau. Masing-masing KPM menerima BLT sebesar Rp 600 ribu.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, dinsos menyiapkan sejumlah skema bantuan alternatif.
Penerima BLT yang terdampak akan diintegrasikan ke dalam program bantuan sosial reguler.
"Kami integrasikan ke program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT),” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Saedy Ramli menyebut, secara umum alokasi DBHCHT 2026 dari pemerintah pusat memang mengalami penurunan.
Dari Rp 112 miliar pada 2025, turun menjadi Rp 59 miliar tahun ini. Meski demikian, pihaknya meminta mekanisme penyaluran BLT tetap dilakukan secara selektif dan transparan.
"Harapan kami kebijakan dan skema yang disusun nantinya benar-benar mempertimbangkan kondisi riil kelompok penerima prioritas,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri