KOTA, Jawa Pos Radar Madura – Jumlah dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang ada di Pamekasan sudah tersebar di 117 titik.
Namun tidak semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi tersebut mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan per Selasa (27/1) mencatat, dari ratusan dapur tersebut, baru 86 dapur yang mengantongi sertifikat hegienitas.
Sementara sisanya, 19 dapur sudah dilakukan uji lab dan 12 lainnya belum melakukan usulan SLHS.
Banyaknya dapur MBG yang belum mengantongi sertifikat higenitas tersebut lantas mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Pamekasan.
Halili selaku Ketua Komisi IV menilai, SLHS sedianya dimiliki oleh masing-masing SPPG, terutama yang sudah beroperasi.
”Karena ini menyangkut persyaratan mutlak yang harus dipenuhi,” ungkap Halili.
Dia mendorong seluruh pengelola dapur MBG untuk segera mengajukan permohonan SLHS. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan, sekaligus mencegah kelalaian yang berpotensi menimbulkan risiko serius bagi penerima manfaat.
”Jadi kalau ada SPPG yang sudah beroperasi, tapi belum mengajukan proses pendataran SLHS, saya kira sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Harapan kami ini supaya menjadi perhatian semua stacholder terkait,” tegasnya.
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Pamekasan Achmad Syamlan menyatakan, dari 19 dapur MBG yang telah dikunjungi, saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium.
Proses pemeriksaan laboratorium tersebut belum selesai, maka sertifikat laik higienis belum bisa diterbitkan.
”Sementara untuk yang 12 belum kami kunjungi, karena belum bersurat ke dinkes. Menunggu kesiapan dapur untuk dilakukan inspeksi SLHS,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri