PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di bawah kepemimpinan Bupati KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto terus memperkuat soliditas pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui forum dialog bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa (Kades), dan lurah se-Kabupaten Pamekasan yang digelar Rabu (28/1).
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi strategis untuk menyatukan langkah pembangunan Kota Gerbang Salam agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui dialog terbuka, pemerintah daerah menyerap aspirasi, menyamakan persepsi, serta membahas berbagai isu krusial yang dihadapi di lapangan, mulai dari pelayanan publik hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
Di hadapan seluruh peserta, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa dan kelurahan.
Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
”Tujuannya, untuk menyamakan pandangan terkait berbagai persoalan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan begitu, kami memiliki gambaran utuh terhadap problem yang ada,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Gerbang Salam itu menekankan, kegiatan yang digelar di Azana Style Hotel Pamekasan tersebut bukan sekadar seremonial.
Melainkan, langkah konkret Pemkab Pamekasan dalam merumuskan solusi kebijakan yang teknis dan aplikatif terhadap persoalan di lapangan.
”Semua harus bergerak lebih cepat. Keterbatasan dan pengurangan anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan untuk berpangku tangan. Justru harus bekerja maksimal agar seluruh program tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kepada para pimpinan OPD, Bupati Kholil juga menekankan pentingnya penyusunan program yang adil dan proporsional di 13 kecamatan.
Terutama terkait peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah cukup kompleks.
”Di semua sektor harus ada pemerataan. Tidak boleh ada ketimpangan antara wilayah selatan dan utara, barat dan timur. Semua harus merasakan dampak dan manfaat pembangunan secara adil,” tuturnya.
Selain itu, mantan anggota DPR RI tersebut juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) benar-benar dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat.
Musrenbang, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi harus menjadi forum perencanaan yang substantif dan berdampak nyata.
”Ketika musrenbang sudah on the track sesuai kebutuhan masyarakat, maka di tingkat kecamatan dan kabupaten tinggal dievaluasi.
Artinya, musrenbang harus murni aspirasi warga agar bisa dipertahankan menjadi kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wabup Sukriyanto menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Pamekasan yang maju dan berdaya saing.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
”Pembangunan harus dimulai dari desa, baik di sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan begitu, dampaknya akan dirasakan secara nyata bagi kemajuan Pamekasan secara keseluruhan,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti