PAMEKASAN, RadarMadura.id - Tahapan menuju penetapan calon ketua DPD Partai Golkar Pamekasan diwarnai ketegangan.
Saling klaim dukungan antar kandidat mencuat ke permukaan.
Situasi memanas setelah lima pimpinan kecamatan (PK) harus diklarifikasi karena terindikasi memberikan dukungan ganda kemarin (15/1).
Ketua DPD Golkar Pamekasan Rize Ikhwan Muttaqin menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari kontestasi internal.
Menurut dia, seluruh rangkaian musda XI sudah berjalan sejak November 2025. Mulai rapat konsolidasi dengan PK hingga tahapan pencalonan ketua.
Pria yang karib disapa Wawan itu menjelaskan, klarifikasi dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian dokumen dukungan.
Lima PK diundang untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian dokumen dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta AD/ART Partai Golkar.
Dari total 18 pemegang hak suara, hanya lima yang perlu diklarifikasi, ujarnya.
Wawan menegaskan, proses klarifikasi saat ini masih berlangsung di tingkat steering committee (SC). Tujuannya untuk memastikan musda XI berjalan sesuai aturan.
Wawan mengakui bahwa insiden tersebut bukan harapan panitia maupun pengurus.
Namun, ia menekankan seluruh pihak yang terlibat adalah kader Golkar.
Karena itu, jalur komunikasi dipilih untuk meredam ketegangan dan mencegah konflik terbuka.
Ketua penyelenggara musda XI Imam Syafii Yahya membenarkan adanya sejumlah PK yang datang ke kantor DPD Golkar Pamekasan.
Kehadiran mereka untuk berdiskusi sekaligus melakukan verifikasi dukungan. Dia mengajak seluruh kader menyukseskan musda dengan damai dan tanpa perpecahan.
Pria yang juga anggota DPRD Pamekasan itu menyebut, dukungan ganda telah ditangani oleh tim SC.
Lima kecamatan yang diklarifikasi yakni Pasean, Batumarmar, Pamekasan, Galis, dan Pakong. Tidak ada pemicu khusus. Ini hal biasa dalam musyawarah, imbuhnya.
Di sisi lain, nada berbeda disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Pamekasan Bambang Chairul Huda.
Dia menilai partai semestinya mengambil sikap lebih tegas agar tidak memunculkan persepsi negatif di internal partai.
Menurut Bambang, Djohan Susanto semula mengantongi 11 dukungan PK.
Namun, persoalan baru muncul setelah tujuh sekretaris PK diganti.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Pademawu, ketua PK mendukung Djohan Susanto, sementara sekretaris justru mendukung Imam Syafii Yahya.
Bambang juga menyoroti dukungan PK Pakong yang dinilai bermasalah karena bersifat ganda dan terdapat perbedaan SK.
Jika seluruh dukungan ganda dianulir, maka masing-masing kandidat hanya mengantongi empat dukungan dan sama-sama tidak memenuhi ambang batas.
DPD Partai Golkar Pamekasam harus adil. Keduanya (Djohan Susanto dan Imam Syafii Yahya) adalah kader Golkar yang ingin membesarkan partai.
Proses Musda XI ini harus fair, tegas Bambang pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM). (afg/yan)
Editor : Amin Basiri