PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penanganan kasus dugaan pemotongan dana bantuan PKH di Pamekasan terus berjalan.
Untuk membedah persoalan bantuan sosial tersebut, para pihak bertemu di sebuah warung kopi di Pamekasan Kamis (8/1).
Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Korwil PKH Jawa Timur VI Hanafi, Korkab PKH Pamekasan Lukman Hakim, dan pihak pelapor. Juga aktivis yang mengawal kasus tersebut.
Aktivis sekaligus pihak pelapor, Slamet Riyadi mengatakan, dalam pertemuan tersebut turut dibahas dugaan kebocoran informasi terkait rencana Kemensos turun langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).
”Informasi itu rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengondisikan situasi di lapangan,” katanya.
Menurut Slamet, beredarnya kabar kedatangan tim dari Kemensos RI itu berpotensi membuat KPM tidak berada dalam kondisi natural saat dimintai keterangan.
Karena itu, dia menilai proses penelusuran harus benar-benar steril dari pengondisian.
”Kalau seperti itu berarti kan sudah ada yang mengatur. Kami keberatan, karena akan berpotensi ada ketidakjujuran dalam penanganan kasus PKH ini,” kata Slamet kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Menanggapi hal tersebut, Korwil PKH Jawa Timur VI Hanafi menegaskan bahwa tidak ada kebocoran informasi sebagaimana yang dituduhkan aktivis.
Dia menyebut langkah yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari etika birokrasi.
Hanafi menjelaskan, pihaknya hanya mengonfirmasi kepada Korkab PKH Pamekasan agar pendamping PKH di kecamatan maupun desa memastikan KPM tidak bepergian saat tim Kemensos turun ke lapangan.
Langkah itu untuk memudahkan proses klarifikasi.
”Koordinasi ini bukan untuk membungkam siapa pun. Pendekatan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kedatangan Kemensos ini kan resmi,” imbuh pria berkacamata itu.
Hanafi juga mengeklaim bahwa laporan penanganan kasus dugaan pemotongan dana bantuan PKH di Pamekasan terus di-update secara intens ke Kemensos RI.
Apalagi, perkara tersebut telah viral dan menjadi perhatian publik hingga ke tingkat pusat. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti