PAMEKASAN, RadarMadura.id - Pemkab Pamekasan tak lagi memberi ruang bagi pola kerja lamban.
Mulai 2026, seluruh program organisasi perangkat daerah (OPD) dipatok selesai pada April hingga Mei.
Setelah itu, anggaran tak boleh lagi tersandera proyek setengah jalan. Skema ini dirancang untuk memutus kebiasaan lama.
Sehingga, pekerjaan menumpuk di akhir tahun, tender terlambat, dan pelaksanaan dikebut dengan risiko hukum.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan, perubahan ritme kerja tersebut bersifat wajib.
Dia menargetkan, seluruh program fisik yang dirancang oleh OPD bisa tuntas di pertengahan tahun. Sehingga, tradisi lama bisa dihapuskan.
Dia menyebut, keterlambatan selama ini tak lepas dari sempitnya ruang waktu anggaran.
Menurut Kiai Kholil, APBD 2025 bukan produk pemerintahannya. Sementara PAK yang menjadi kewenangannya justru dihadapkan pada tahapan panjang. Mulai dari survei hingga pelaporan pertanggungjawaban.
Kondisi itu membuat OPD bekerja dalam tekanan waktu ekstrem.
Sebagian bahkan menyatakan belum siap karena khawatir berujung persoalan hukum. Kalau waktunya terlalu mepet, risikonya tinggi, ungkap mantan anggota DPR RI itu.
Di tengah keterbatasan anggaran, infrastruktur jalan ditetapkan sebagai prioritas utama APBD 2026.
Bupati Kholil menegaskan, kebutuhan paling mendasar masyarakat tak boleh ditunda.
Anggaran akan dimaksimalkan kebutuhan yang paling mendasar seperti perbaikan jalan.
Perbaikan jalan dipastikan menyasar seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
Tidak boleh ada kecamatan yang terlewat. Prioritas diberikan pada desa-desa dengan kondisi jalan rusak berat dan bersifat darurat, imbuhnya.
Di sisi lain, tekanan fiskal kian terasa. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengungkapkan, APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari PAD Rp 360 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,7 triliun.
Nominal APBD tersebut turun tajam dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 lalu yang mencapai Rp 2,2 triliun.
Tahun ini bberkurang sekitar Rp 200 miliar, kata Sahrul.
Penurunan nominal itu terutama dipicu berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa Pemkab Pamekasan mengencangkan ikat pinggang sekaligus mendorong kemandirian fiskal. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri