PAMEKASAN, RadarMadura.id - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pamekasan belum beroperasi secara maksimal.
Dari 189 desa dan kelurahan yang telah di-launching, baru sembilan koperasi yang aktif menjalankan usaha.
Ironisnya, ratusan koperasi yang merupakan program prioritas nasional tersebut juga belum memiliki gerai.
Tercatat, sebanyak 146 KDKMP masih dalam proses pembangunan, sementara 15 lainnya belum memiliki lahan untuk pendirian gedung.
Kondisi itu mendapat sorotan dari DPRD Pamekasan. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail mendorong eksekutif agar lebih maksimal melakukan pendampingan terhadap ratusan KDKMP yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Gerbang Salam.
”Jangan sampai KDKMP yang sudah di-launching justru mati suri, tegasnya.
Legislator Partai Demokrat tersebut menilai keberadaan KDKMP berpotensi mendorong perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terutama melalui penguatan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan usaha lokal.
”Program ini harus benar-benar dikawal dan terus mendapat pendampingan, khususnya dari perangkat daerah terkait, ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Achmad Sjaifudin mengeklaim instansinya terus melakukan pendampingan.
Mulai dari proses pengoperasian hingga pembangunan gerai KDKMP.
”Kami terus memantau perkembangannya, karena program ini juga menjadi atensi pemerintah pusat. Targetnya, pada 2026 seluruh KDKMP sudah memiliki gerai dan beroperasi, ungkapnya.
Dia menyebutkan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi KDKMP yang belum beroperasi. Salah satunya keterbatasan modal.
Sementara itu, KDKMP yang sudah berjalan hingga kini masih mengandalkan modal mandiri. (lil/han)
Editor : Amin Basiri