PAMEKASAN, RadarMadura.id - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur hingga kini belum menentukan sikap terkait riuh dugaan pemotongan program keluarga harapan (PKH) di Pamekasan.
Hingga kemarin (9/12), instansi provinsi tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani tidak membuahkan hasil. Pesan yang dikirim redaksi tidak direspons.
Sampai berita ini ditulis, dia belum memberikan keterangan apa pun terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Sikap serupa ditunjukkan Kabid Linjamsos Dinsos Jatim Hazizah.
Pejabat yang sebelumnya sempat turun langsung ke lapangan itu kembali memilih irit bicara.
Tidak ada pernyataan terbaru mengenai tindak lanjut dugaan pemotongan PKH di Kecamatan Tlanakan dan Waru.
Situasi itu memantik respons pelapor kasus Waru, Achmad Salim.
Dia menilai lambannya langkah Dinsos Jatim berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang kini bergulir di ranah hukum.
Salim menegaskan, laporan dugaan penggelapan bantuan PKH di Desa Tampojung Tenggina, Kecamatan Waru, telah resmi dia layangkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam bentuk aduan masyarakat.
Semoga diatensi dan ditangani serius tanpa intervensi siapa pun, harapnya.
Dua warga yang dia dampingiLiyas, 59, dan Misnari, 49mengaku hanya sekali menerima bantuan.
Setelah itu, bantuan tidak pernah lagi diterima tanpa penjelasan apa pun. Fakta itu menjadi dasar pelaporan ke kejaksaan.
Sementara itu, kasus serupa di Kecamatan Tlanakan lebih dulu masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.
Korban bernama Jumaati melaporkan dugaan pemotongan bantuan sebesar Rp 850 ribu yang diduga dilakukan oknum pendamping PKH.
Uang tersebut bahkan terlacak masuk ke rekening suami pendamping.
Kejari Pamekasan saat ini masih memeriksa korban dan sejumlah saksi.
Jaksa juga telah mengagendakan pemanggilan berbagai pihak untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. (afg/han)
Editor : Amin Basiri