SUMENEP, RadarMadura.id - Kasus dugaan pemotongan bantuan sosial di Kecamatan Tlanakan dan Waru tak lagi sebatas isu di tingkat desa.
Perkara yang kini ditangani aparat penegak hukum itu mulai menyentuh lingkar kebijakan di lingkup pemerintah daerah.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman angkat bicara menyikapi kegaduhan tersebut.
Namun, dia mengaku belum mengikuti secara detail persoalan yang menyeret pendamping program keluarga harapan (PKH) tersebut.
Menurut Kiai Kholil, informasi mengenai dugaan pemotongan bantuan itu memang sudah lama dia dengar.
Akan tetapi, sejauh ini informasi yang diterima masih bersifat umum atau belum menyeluruh.
Dalam menyikapi perkara tersebut, mantan anggota DPR RI itu meminta agar publik tidak terjebak pada informasi yang hanya bersumber dari kabar berantai.
Dia mengingatkan pentingnya berpijak pada kondisi faktual di lapangan.
”Dalam masalah seperti itu jangan hanya katanya ke katanya, tetapi harus betul-betul sesuai dengan keadaan yang ada, tegas bupati yang juga Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Matsaratul Huda Panempan itu.
Selain itu, Kiai Kholil juga mengingatkan pentingnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH.
Dia berharap seluruh pendamping bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
”Saya berharap SDM PKH bekerja on the track, harus profesional, dan tidak menimbulkan kegaduhan, ingatnya.
Seperti diketahui, sejumlah pihak melaporkan dugaan pemotongan PKH ke Kejari Pamekasan dan Kejati Jawa Timur.Sejumlah penerima manfaat mengaku bantuannya dipotong oleh oknum pendamping. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri