PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pendapatan asli daerah (PAD) 2026 Kabupaten Pamekasan diproyeksikan mencapai Rp 358 miliar. Target ini jauh dari potensi ideal bila merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Semestinya potensi PAD tahun depan mendekati Rp 390 miliar.
Anggota DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mengatakan, sumber PAD sebenarnya bisa lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. Sebab, masih banyak sektor yang bisa digarap lebih serius oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
”Pemkab Pamekasan sangat memungkinkan untuk meningkatkan PAD. Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, OPD penghasil perlu lebih gereget dan kreatif,” katanya.
Legislator Partai Demokrat itu menyebut, DPRD Pamekasan berencana akan mengawal upaya peningkatan PAD dengan membentuk panitia khusus (pansus). Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan potensi daerah lebih optimal. ”OPD penghasil bisa terdorong bekerja lebih agresif,” tuturnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menyebut, proyeksi PAD 2026 ada perkembangan sehingga menjadi Rp 360 miliar lebih. Namun, nilai tersebut masih jauh dari proyeksi RPJMD yang mencapai Rp 390 miliar.
Dia mengeklaim, penetapan proyeksi Rp 360 miliar tersebut merupakan hasil akselerasi saat eksekutif melakukan hearing dengan komisi II. Secara khusus mengacu pada capaian PAD 2025. Selain itu, ada dana pengembalian dari KPU dan Bawaslu serta kondisi fiskal nasional.
”Toh nanti masih ada PAK untuk penyesuaian dengan RPJMD itu. Ketika kondisi ekonomi baik, akan naik. Buat apa naruh di angka Rp 390 miliar, tapi tidak ada pertumbuhan ekonomi, kan juga tidak tercapai akhirnya,” sebutnya.
Menurut Faridi, dalam analisis kasar, potensi PAD di Pamekasan bisa tembus Rp 500 miliar lebih. Namun, pemerintahan harus komprehensif dalam menentukan potensi PAD sesuai approval yang ditentukan.
Pihaknya terus mendorong eksekutif menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Misalnya, sektor pajak air tanah, pajak galian C, retribusi sampah hingga proses digitalisasi dan lain sebagainya.
”Kalau bicara ideal tidaknya, tentu proyeksi Rp 360 miliar itu sudah melalui kajian yang cukup komprehensif. Itu idealnya hari ini. Tapi, apakah masih ada potensi? Tentu ada yang bisa menambah untuk PAD,” tegasnya.
Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir menyebut pihaknya terus berupaya agar potensi PAD terus digali. Apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
”Kami tetap optimalkan PAD, minimal tidak terjadi penurunan. Upaya terus kami lakukan, termasuk evaluasi berjenjang. Bagaimana OPD penghasil bisa memformulasikan PAD di 2026 naik,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti