PAMEKASAN, RadarMadura.id – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Pamekasan diprediksi mencapai Rp 180 miliar. Besarnya defisit itu mengindikasikan ketidakseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan beban belanja di tahun depan.
Selain itu juga menunjukkan perencanaan anggaran masih belum bertumpu pada estimasi pendapatan yang realistis. Situasi ini menjadi peringatan keras bagi eksekutif untuk meninjau ulang asumsi-asumsi pendapatan. Mulai dari optimalisasi PAD hingga ketepatan program yang diajukan dalam RAPBD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir menyatakan, angka defisit tersebut masih berupa draf pada rancangan APBD 2026 dan dalam proses pengesahan. Dia mengeklaim, defisit tersebut nantinya akan ditutupi dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2025.
”Karena ada kegiatan-kegiatan di 2025, dijadwal ulang di 2026,” ungkap Sahrul, Rabu (3/12).
Silpa yang digunakan dalam rancangan APBD 2026 tidak sepenuhnya berasal dari program yang tidak terlaksana. Sebagian juga merupakan hasil penghematan anggaran dari sejumlah kegiatan tahun ini.
Selain itu, silpa turut terbentuk dari capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD. ”Defisit tahun 2025 sebesar Rp 35 miliar, itu juga ditutupi dari silpa APBD 2024. Sekarang tinggal defisit di 2026 mau seperti apa? Rencana Rp 180 miliar, tapi itu masih draf,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai defisit sebesar itu sangat mengkhawatirkan. Terlebih, kekurangan tersebut rencananya akan ditutup menggunakan silpa APBD 2025.
Hal itu menunjukkan lemahnya kerja birokrasi dalam merealisasikan program yang sudah dianggarkan. ”Karena masih punya silpa yang cukup tinggi, dan ini tekanannya di 2026, bagaimana kerja-kerja eksekutif lebih maksimal lagi. Sehingga, tidak menyisakan anggaran yang terlalu banyak,” ungkapnya.
Dalam perspektif lain, perencanaan anggaran ini dinilai tidak berbasis pada data yang valid dan solid. Akibatnya, muncul sejumlah pos belanja yang kurang produktif dan justru melampaui kemampuan fiskal daerah.
Seharusnya defisit APBD Pamekasan tahun depan tidak perlu mencapai Rp 180 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan perencanaan anggaran masih lemah.
”Kalau silpa tahun ini sampai Rp 180 miliar, asumsinya eksekutif tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. Masak dia merencanakan anggaran tapi tidak terserap. Itu yang tidak terserap menjadi silpa,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti