PAMEKASAN, RadarMadura.id – Skandal dugaan pemotongan dana bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tlanakan memasuki babak baru.
Kasus yang melibatkan oknum pendamping berinisial R ini tidak hanya menyita perhatian publik lokal, tetapi juga langsung bergulir ke meja Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur.
Pihak Dinsos Jawa Timur memastikan oknum yang menggerus jatah warga miskin tersebut merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jawa Timur Hazizah.
Saat ini, Hazizah tengah menunggu hasil akhir dari klarifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Jawa Timur Hanafi.
Laporan ini bisa menjadi kunci penentuan langkah Dinsos Jawa Timur selanjutnya.
Sebelumnya, Korwil PKH Jawa Timur IV Hanafi mengakui bahwa pihaknya tidak tinggal diam.
Tim telah bergerak cepat melakukan identifikasi dan klarifikasi mendalam.
”Kami sudah melakukan identifikasi dan klarifikasi serta terus melakukan pendalaman atas kejadian di Tlanakan," kata Hanafi.
Dia menambahkan bahwa prioritas utama timnya adalah memastikan hak para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diterima secara utuh.
Tidak hanya itu, Korkab PKH bersama Korwil PKH Jawa Timur IV telah mengumpulkan keluarga penerima manfaat (KPM) di Balai Desa Branta Tinggi, Senin (3/11).
Sekadar diketahui, kasus ini terkuak usai keluarga Jumaati melaporkan pemotongan bantuan PKH.
Perempuan tunakarya di Tlanakan itu seharusnya menerima bantuan PKH perdana total sebesar Rp 2,1 juta, namun Jumaati harus merelakan uangnya berkurang hingga Rp 850 ribu.
Pemotongan ini terjadi setelah kartu PKH milik Jumaati diminta untuk disetorkan kepada oknum pendamping R sebelum jadwal pencairan.
Beberapa hari kemudian, korban dipanggil untuk mengambil sisa uang bantuannya. Yang lebih memprihatinkan, Jumaati diduga bukan satu-satunya korban.
Ada indikasi kuat bahwa aksi sunat bantuan untuk rakyat miskin ini juga dialami oleh penerima PKH lainnya. (afg/han)
Editor : Amin Basiri