PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dalam upaya memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan literasi masyarakat di bidang keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah instansi lintas sektor di wilayah Madura.
Kegiatan penandatanganan PKS tersebut digelar di Hotel Azzana Front One Pamekasan, Senin (20/10), dan dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Didik Hariadi. Turut hadir pula sejumlah pimpinan instansi mitra strategis dari empat kabupaten di Madura.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pamekasan Saudi Rahman, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sampang Nor Alam, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Taufikkurrahman, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan Mawardi.
Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh Kepala Kemenag Kabupaten Sampang Afandi, perwakilan Kemenag Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep, serta perwakilan Disdukcapil Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga: Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Tekankan Integritas, Disiplin, dan Sinergi
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Ahmad Muttaqin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan publik tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dari hulu ke hilir agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata semangat kolaborasi antarinstansi untuk menghubungkan data dan memperkuat pertukaran informasi. Dengan begitu, potensi pelanggaran administrasi dapat dicegah sejak dini dan masyarakat memahami prosedur layanan dengan lebih baik.
Perjanjian kerja sama ini bertujuan memperkuat pelayanan dini sekaligus pengamanan administrasi bagi masyarakat pengguna layanan keimigrasian, kependudukan, dan keagamaan.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan publik di seluruh wilayah Madura serta menciptakan hubungan harmonis antar lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Titik fokus kerja sama diarahkan pada pemanfaatan ruang publik di setiap instansi seperti area layanan, media digital, papan informasi, hingga kanal komunikasi resmi untuk menyebarluaskan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Melalui langkah ini, masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai prosedur pembuatan paspor, tata cara keberangkatan ke luar negeri yang aman dan legal, serta pentingnya penggunaan dokumen keimigrasian yang sah.
“Dengan informasi yang seragam di setiap instansi, masyarakat tidak lagi bergantung pada calo atau informasi tidak valid. Ini bagian dari upaya kami menekan potensi keberangkatan non-prosedural dan meningkatkan literasi hukum masyarakat,” terang Ahmad Muttaqin.
Baca Juga: Muncul Situs Palsu Saat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Lakukan Migrasi Website
Selain penyebaran informasi, ruang lingkup kerja sama juga mencakup sosialisasi terpadu lintas instansi, dukungan komunikasi publik bersama, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pelayanan publik.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan dokumen kerja sama oleh seluruh pimpinan instansi yang hadir, disaksikan langsung oleh Plh Sekda Kabupaten Pamekasan. Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan mengiringi acara tersebut sebagai simbol komitmen pelayanan publik yang berintegritas.
“Kami ingin memastikan sinergi ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi berlanjut dalam bentuk nyata: informasi keimigrasian yang mudah diakses, masyarakat yang paham prosedur, dan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan warga,” tegas Ahmad Muttaqin.
Ia menutup sambutannya dengan komitmen memperkuat koordinasi lintas instansi secara berkelanjutan. “Ketika masyarakat memahami prosedur dan pelayanan berjalan transparan, maka kolaborasi ini benar-benar mencapai tujuannya — menghadirkan layanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas,” pungkasnya. (dry)
Editor : Hendriyanto